Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (Foto: dok VOI)JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menangani sebanyak 3.260 kasus sengketa, konflik hingga kejahatan pertanahan hingga akhir September 2025. Capaian program itu juga merupakan salah satu tertinggi dari keseluruhan realisasi program kementerian.Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, berdasarkan DIPA kementerian tahun anggaran (TA) 2025, telah dilakukan penanganan sebanyak 1.991 perkara atau sebesar 99,45 persen dari total target 2.002 perkara. Hal tersebut termasuk kasus-kasus yang disebabkan mafia tanah."Penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan atau 'Sekoper' itu dari target 2.002 sudah 1.991 (ditangani) atau 99,45 persen," ujar Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 November.Selain target dari DIPA tersebut, Kementerian ATR/BPN melaksanakan penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan rutin sesuai tugas dan fungsi non-DIPA dengan realisasi 1.258 perkara.Dengan demikian, secara akumulasi total realisasinya adalah sebanyak 3.260 perkara berhasil ditangani atau mencapai 162,84 persen.Secara keseluruhan, total ada sembilan program utama Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2025. Selain penanganan sengketa dan kasus pertanahan, Nusron pun merincikan realisasi delapan program lainnya.Pertama, ada dokumen persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota dari target 42, sampai hari ini realisasinya sudah 32 atau 76,19 persen. Kedua, Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dari semula targetnya 1.580.920 realisasi sudah mencapai 1.218.672 atau sekitar 77,09 persen.Ketiga, ada sertifikat hak atas tanah PTSL dari target 1.196.785 bidang, kini realisasinya telah mencapai 1.058.733 bidang atau 88,46 persen. Keempat, ada data tanah ulayat dari target 15 jutaan bidang, sekarang sudah terealisasi 17 jutaan bidang atau 113,33 persen.Kelima, SK redistribusi tanah dari target 66.575 bidang, saat ini sudah jadi sebanyak 48.348 bidang atau 72,62 persen. Keenam, program akses Reforma Agraria, dari targetnya 9.542 kartu keluarga (KK) sudah terealisasi sebanyak 8.900 KK atau 93,27 persen.Ketujuh, ada peta zona nilai tanah dari targetnya 3.676.788 hektare, saat ini sudah rampung 2.324.098 hektare atau 63,21 persen. Kedelapan, ada tindak lanjut penertiban tanah terlantar, hasil pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian, dari target 17.780 hektare sudah tercapai 12.063 hektare atau 67,84 persen"Kami yakin pada akhir 2025 tetap akan 100 persen untuk output dan outcome-nya," kata dia.