Tangkapan layar video iklan Presiden Prabowo Subianto yang tayang di bioskop. (X)JAKARTA – Penayangan video Presiden Prabowo Subianto di sejumlah bioskop menjadi perbincangan. Suara publik pun terpecah terkait pemutaran video tersebut.Penonton layar lebar dikejutkan dengan kemunculan video yang berisi capaian serta program Prabowo diputar tepat sebelum film utama dimulai. Dalam video berdurasi beberapa menit itu, di antaranya berisi klaim keberhasilan program andalan makan bergizi gratis (MBG) yang telah dijalankan sejak awal tahun ini.Selain itu, video tersebut juga merilis sejumlah data seperti pembukaan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, pengoperasian 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.Lalu, rekaman video Prabowo juga menyajikan data produksi total beras nasional yang mencapai 21.760.000 ton total hingga Agustus 2025, keberhasilan cetak sawah yang mencakup angka 225 ribu hektare, hingga keberhasilan ekspor jagung sebanyak 1.200 ton pada awal tahun.Presiden Prabowo Subianto menyapa warga saat meninjau lokasi terdampak banjir di Denpasar, Bali, Sabtu (13/9/2025). (ANTARA/Fikri Yusuf/YU/am)Penayangan video Prabowo tentu saja menjadi perbincangan khalayak dan menuai beragam tanggapan.Bentuk Indoktrinasi“Sekarang setiap kali sebelum pemutaran film di bioskop ada iklan video Prabowo. Nonton film itu bayar harusnya tidak dimasukin iklan berbau politik, gimana menurut netizen?” tulis sebuah akun di platform X yang memprotes kemunculan video Prabowo. Namun tak sedikit juga yang mendukung penayangan video Prabowo di bioskop. Menurut warganet, ini perlu dilakukan sebagai salah satu cara menyampaikan pencapaian pemerintahan.Menanggapi polemik di masyarakat, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Mendia Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya menyebut penayangan video tersebut adalah bagian dari komunikasi publik pemerintah.Menurutnya, bioskop adalah salah satu dari sekian banyak saluran yang dimanfaatkan pemerintah untuk menyampaikan informasi ke masyarakat, termasuk soal pelaksanaan program dan kebijakan.Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah pun tak mempermasalahkan penayangan video capaian serta program-program Prabowo Subianto di sejumlah bioskop di Tanah Air.Anak didik sekolah dasar menyantap hidangan makan bergizi gratis (MBG) yang disiapkan pemerintah sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Padang, Sumatra Barat. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)“Secara umum tidak ada masalah dengan publisitas yang dilakukan presiden atau tim komunikasi presiden, mengingat bioskop adalah ruang privat, sehingga sama dengan media pada umumnya,” kata Dedi melalui pesan singkat kepada VOI.Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menuturkan, tindakan pemerintah yang menyelipkan video jelang diputarnya film utama tidak lebih dari bentuk indoktrinasi.“Cara seperti ini kerap dilakukan negara otoriter dan fasis,” ujar Usman.Ia pun mendesak pemerintah meminta maaf secara terbuka. Karena, apa yang dilakukan pemerintah menurut Usman cenderung merendahkan kecerdasan publik, di mana publik disuguhi oleh konten propaganda yang dianggap berseberangan dengan fakta di lapangan."Alih-alih memaksakan dengan menyajikan klaim paksaan, pemerintah mestinya mengevaluasi untuk kembali memperoleh tingkat kepercayaan publik," ujar dia.Bukan Fenomena Baru Dosen Ilmu Sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta Asep Suryana mengatakan intervensi pemerintah dengan menyisipkan propaganda ke ruang publik seperti bioskop sebenarnya bukan fenomena baru di Indonesia.Pada 2018, kata dia, eks Presiden Joko Widodo juga pernah melakukan hal serupa, menayangkan iklan capaian pemerintahan jelang diputaranya film utama di bioskop.Asep menyarankan, pemerintah tidak melakukan propaganda di ruang publik. Alasannya, pencapaian program pemerintahan memiliki ruang sendiri untuk disampaikan. Karena itulah, menurut dia wajar jika video tersebut mendapat protes keras warganet karena melakukan propaganda di ruang publik.Menurutnya, sikap pemerintah yang terkesan memaksakan penayangan video pencapaian di ruang publik justru akan berimplikasi pada makin menurunnya tingkat kepercayaan publik.Menurut Asep, apa yang disajikan pemerintah dalam tayangannya tak sesuai dengan situasi ril yang terjadi saat ini. "Bukan melakukan evaluasi, justru pemerintah mengintervensi ruang publik dengan sajian yang selama ini menjadi protes keras publik," ujar Asep.Sebelumnya, iklan serupa juga pernah tayang di bioskop Indonesia pada September 2018. Menjelang berakhirnya pemerintahan periode pertama, hadir iklan dari kubu Joko Widodo. Bioskop-bioskop menayangkan iklan keberhasilan pembangunan sejumlah bendungan di Tanah Air. Iklan itu berjudul 2 Musim, 65 Bendungan.Iklan itu menampilkan suara dari Presiden Jokowi sendiri. Tentunya lengkap dengan slogan kaku khas pemerintah #MENUJUINDONESIAMAJU. Video berdurasi 4:30 menit itu melulu menampilkan kesuksesan pemerintah.