Ilustrasi menghitung pengeluaran saat pandemi COVID-19. Foto: Shutter StockSetiap kementerian dan lembaga negara memiliki tugas dan fungsi yang digerakkan oleh anggaran. Tanpa anggaran, roda birokrasi tak akan berjalan. Karena itu, anggaran bisa diibaratkan sebagai bahan bakar bagi mesin pemerintahan. Semakin optimal penggunaannya, semakin lancar pula mesin itu bekerja.Sebaliknya, ketika anggaran belum terserap optimal atau realisasinya masih rendah, hal itu memberi sinyal bahwa pelaksanaan tugas pun belum berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, serapan anggaran bukan hanya soal angka, tetapi juga mencerminkan sejauh mana program dan kebijakan pemerintah benar-benar dijalankan di lapangan.Serapan Anggaran sebagai Cermin KinerjaDi mata masyarakat, rendahnya realisasi anggaran mudah dipersepsikan sebagai kinerja yang belum maksimal. Apalagi jika hal itu terjadi pada kementerian/lembaga yang strategis, misalnya di sektor pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Bagi presiden, serapan anggaran juga bisa menjadi catatan serius terhadap kepemimpinan menterinya.Jika setelah melewati semester pertama tahun anggaran serapan masih rendah, publik wajar menilai bahwa kementerian/lembaga tersebut tidak cukup sigap menghadapi tantangan. Alih-alih menyiapkan terobosan, seolah mereka hanya menunggu waktu berjalan dengan harapan semua masalah akan terselesaikan di akhir periode. Cara kerja semacam ini jelas berisiko: penumpukan belanja di akhir tahun, pelaksanaan program terburu-buru, hingga kualitas hasil yang meragukan.Pentingnya TransparansiDi sinilah transparansi memainkan peran penting. Seandainya data realisasi anggaran tiap kementerian/lembaga rutin dipublikasikan ke masyarakat, tekanan publik akan muncul secara otomatis. Masyarakat bisa melihat dengan jelas lembaga mana yang serius bekerja dan mana yang terlihat lamban.Pengawasan publik semacam ini sebenarnya bukan untuk menjatuhkan, melainkan justru mendorong percepatan kinerja. Dalam demokrasi, tekanan moral dari masyarakat adalah mekanisme pengendali yang sehat. Ketika publik tahu, birokrasi tidak bisa lagi bersembunyi di balik laporan teknis yang rumit.Gagasan Menteri KeuanganLangkah Menteri Keuangan yang ingin mengajak pimpinan lembaga melakukan press release dan menjelaskan sendiri capaian kinerjanya merupakan terobosan menarik. Dengan cara ini, tanggung jawab tidak berhenti pada angka di tabel laporan, melainkan tampil langsung ke publik melalui penjelasan pejabat tertinggi di lembaga tersebut.Ilustrasi dibuat dengan AIEfeknya dua arah: publik mendapat informasi yang jelas, sementara pimpinan lembaga mendapat tekanan untuk lebih serius mempercepat realisasi anggaran. Tak bisa lagi ada alasan klise yang disampaikan bawahan, karena masyarakat langsung mendengar dari pucuk pimpinan.Akan lebih kuat jika Kementerian Keuangan merilis capaian kinerja anggaran masing-masing kementerian/lembaga setiap bulan. Publikasi berkala seperti ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tapi juga menciptakan momentum perbaikan yang berkesinambungan. Dengan begitu, kementerian/lembaga terdorong menjaga konsistensi kinerjanya sepanjang tahun, bukan sekadar mengejar target di kuartal akhir.Peran Level RegionalPada tataran daerah, Kanwil Kemenkeu juga bisa mengambil peran serupa. Alih-alih menyampaikan laporan analis/kajian yang sulit dipahami masyarakat, mereka bisa langsung memaparkan capaian anggaran tiap kementerian/lembaga di wilayahnya, termasuk realisasi APBD dari setiap daerah di wilayah tersebut.Informasi ini akan lebih mudah dicerna publik karena kontekstual: masyarakat bisa melihat kinerja lembaga yang memang bekerja di wilayah mereka. Transparansi semacam ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tapi juga mendekatkan pemerintah pusat dengan masyarakat di tingkat lokal.Transparansi sebagai StrategiKeterbukaan data realisasi anggaran bukanlah urusan administratif semata. Ia merupakan strategi penting untuk mempercepat pelaksanaan program, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik.Serapan anggaran pada akhirnya adalah cermin: sejauh mana pemerintah bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjalankan rutinitas formal. Transparansi akan memaksa birokrasi bergerak lebih cepat, berpikir lebih strategis, dan bekerja lebih keras.Dan bagi masyarakat, akses terhadap data ini akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Publik bisa menilai, mengkritik, sekaligus mendorong pemerintah agar benar-benar menunaikan mandatnya.Karena itu, gagasan untuk membuka data serapan anggaran dan menempatkan pimpinan lembaga dan kepala daerah langsung di hadapan publik layak untuk segera diwujudkan. Jika dijalankan secara konsisten, langkah ini tidak hanya mempercepat realisasi program, tapi juga membawa birokrasi lebih dekat pada prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel.