Mendagri Tito Karnavian dalam rakor di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025). Foto: Kemendagri RIMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut sektor pertanian harus menjadi program wajib daerah. Langkah ini menurutnya bisa menjadi cara Indonesia untuk keluar dari status negara berpendapatan menengah.Ia menjelaskan, selama ini sektor pertanian masih menjadi bagian dari 32 urusan konkuren yang sifatnya opsional jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan aturan itu, pemerintah daerah baru bisa menjalankan program jika kapasitas dan sumber dayanya memadai.Ke depan, aturan tersebut ingin diubah oleh Tito. Ia ingin sektor pertanian menjadi program wajib layaknya sektor pendidikan dan kesehatan.“Kita sedang mengupayakan kalau bisa direvisi UU ini, yang pertanian dari opsional menjadi wajib. Negara kita berbasis pertanian tradisional, kita dorong menjadi industri. Selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir kepada negara lain dan menjadi pemain dominan di dunia,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (23/9).Sebagai strategi, hilirisasi pertanian menjadi cara agar sektor pertanian bisa menjadi solusi atas status negara berpendapatan menengah.“Kita ingin bisa cukup pangan sendiri dan bisa keluar dari negara berpendapatan menengah dengan hilirisasi atau industrialisasi bidang pertanian,” ujarnya.Menurutnya, industrialisasi pertanian menjadi kunci penting bagi Indonesia dalam memperkuat daya saing ekonomi. Nantinya, dorongan juga akan diberikan terhadap industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang menghasilkan produk bernilai tambah.Salah satu negara yang ia jadikan contoh terkait industrialisasi pertanian adalah Selandia Baru. Tito menyebut Selandia Baru menjadi negara paling sejahtera karena mengandalkan sektor agrikultur dan peternakan.“Negara tersebut mampu mengolah produk turunannya seperti susu, keju, dan yogurt hingga menjadi komoditas unggulan yang mendunia,” kata Tito.Nantinya, jika pertanian sudah menjadi program wajib daerah, Tito yakin tak hanya ketahanan pangan yang semakin kuat, melainkan Indonesia juga bisa menjadi pemain utama di pasar global, utamanya dalam produk hilir pertanian.“Ini bisa mengangkat kita keluar dari jebakan negara kelas menengah, lebih cepat dari prediksi di 2045,” ujarnya.Petani menunjukan kentang varietas Granola hasil panennya saat musim panen awal musim kemarau di Puncak Brakseng, Batu, Jawa Timur, Sabtu (28/6/2025). Foto: Muhammad Mada/ANTARA FOTOSebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan Indonesia membutuhkan investasi untuk pembiayaan hilirisasi pertanian sebesar Rp 371,6 triliun. Nantinya, kebutuhan tersebut dipenuhi dari unsur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani, BUMN, dan sektor swasta.Adapun porsi kebutuhan tersebut adalah Rp 189,46 triliun dari KUR petani, Rp 89,17 triliun dari BUMN, dan Rp 92,97 triliun dari swasta. Dengan investasi tersebut, keuntungan kumulatif yang diproyeksikan bisa mencapai Rp 9.684,96 triliun.“Sekarang ini kita akan gerakkan BUMN yang bergerak, Rp 89,17 triliun. KUR untuk rakyat, ini adalah Rp 189,46 triliun,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat percepatan hilirisasi komoditas perkebunan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (22/9).Dari sisi dukungan BUMN, Amran menuturkan salah satu bentuk dukungan investasi adalah pembangunan pabrik. Nantinya, pabrik tersebut dapat digunakan untuk mengolah berbagai komoditas sehingga menjadi produk yang memiliki nilai tambah.Dengan adanya investasi tersebut, Amran juga menyinggung akan ada jutaan lapangan kerja yang tercipta. Dari proyeksi, serapan tenaga kerja bisa mencapai 8.608.195 orang.