Ketua Banggar DPR Said Abdullah bersama Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Nailin/VOIJAKARTA - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, menanggapi soal usulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dihentikan lantaran banyak terjadi masalah seperti keracunan massal. Said mengatakan, program tersebut merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung. Menurutnya, daripada dihentikan lebih baik ada evaluasi dan dilakukan deteksi dini terkait akar masalah yang membelit MBG. "Program Prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis itu, itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Bahwa di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 September. "Di titik mana saja dan apa penyebabnya? Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena 1 SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? 1 SPPG cukup 1.500. Sehingga makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven," sambung legislator dari Dapil Madura, Jawa Timur XI itu. Said menuturkan, Kepala Staf Kepresiden telah menyampaikan bahwa ada 5.300 sampai 5.800 siswa keracunan MBG. Namun menurut Said, di tengah keprihatinan ini, menghentikan MBG bukanlah solusi. "Semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti, tidak berarti ada konklusi harus di-stop. Jangan. Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya. Apakah karena jam 2 malam baru masak, sedangkan jam 12 pagi itu kan sudah 14 jam tersendiri. Jadi perlu pola baru," kata Said. Said menilai, Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara MBG harus menginventarisir masalah, kemudian mengevaluasi. Hal ini dilakukan agar keracunan MBG serta masalah lainnya tidak terjadi lagi. "Yang pertama bukan soal evaluasinya, yang pertama itu di-inventarisir masalahnya. Setelah itu baru dilakukan evaluasi menyeluruh. Karena kan tidak semua keracunan. Kita juga hati-hati, karena ini menyangkut anak didik kita, yang keracunan," sebutnya. Terkait usulan MBG diganti dengan bantuan tunai langsung kepada wali murid, Said mengatakan bahwa opsi itu merupakan domain pemerintah. "Ada tiga instrument yang bisa dilakukan. Bisa pemerintah menyalurkan langsung DAK, kabupaten-kabupaten. Bisa pemerintah lewat PKH. Kalau PKH selama ini per bulan Rp 300.000, kita tambahin Rp 300.000. Tapi yang Rp 300.000 itu untuk MBG. Atau SPPG-nya didekatkan di sekolah. Kalau Banggar, cara berpikir Banggar seperti itu. Nah, pilihan-pilihan itu adalah domain pemerintah," pungkas Said.