Bupati Pati, Sudewo saat mendatangi Gedung KPK dalam kasus Korupsi DJKA Kemenhub, Senin 22 September 2025 (Tsa Tsia/VOI)JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Pati Sudewa alias Sudewo pada hari ini, 22 September. Dia dipanggil terkait dugaan suap terkait sejumlah proyek pembangunan jalur kereta di Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).Sudewo diketahui tiba di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan bersama sejumlah orang pada pukul 09.42 WIB. Dia langsung naik ke dalam ruang pemeriksaan setelah menukar kartu identitas di resepsionis.“(Diperiksa, red) terkait tindak pidana korupsi pada pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA-Kementerian Perhubungan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 22 September.Belum dirinci materi yang didalami penyidik dari pemeriksaan itu. “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi,” tegas Budi.Sudewo sudah pernah diperiksa penyidik pada Rabu, 27 Agustus. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama.Adapun pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Sudewo diduga menerima suap terkait sejumlah proyek pembangunan jalur kereta. Penerimaan dilakukan saat politikus Partai Gerindra itu menjabat sebagai Komisi V DPR RI.“Mengingat yang bersangkutan ada dalam beberapa perkara, jadi kami sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk semua perkara yang terkait,” kata Asep kepada wartawan yang dikutip Senin, 8 September.Asep memerinci jejak Sudewo terendus dalam pembangunan jalur kereta api di ruas jalur kereta api Solo Balapan-Kadipiro, Ruas Tegal-Semarang, Ruas Cianjur-Bogor; ruas jalur kereta api Jawa Timur; ruas jalur kereta api Sumatera; dan ruas jalur kereta api di Sulawesi.Sehingga, penyidik perlu waktu mendalami peranannya sebelum menetapkan status hukum.“Insyaallah pada saatnya akan sampai ke yang bersangkutan,” tegasnya.Diberitakan sebelumnya, warga Pati mendesak KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).Keinginan ini mereka sampaikan saat melakukan aksi demonstrasi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Senin, 1 September.“Tolong perwakilan KPK kita diskusi di sini, kalau mau kita debat terbuka, mekanismenya gimana. Tolong kita debat terbuka, kita berani. Kita tidak bisa pulang dengan tangan hampa,” kata salah satu warga Pati yang hadir di lokasi melalui pelantang suara.“Kita tidak bisa pulang dengan ketidakpastian, tidak bisa pulang hanya dengan, besok, besok besok,” sambung dia.Perwakilan warga memastikan tak akan melakukan aksi anarkis. “Tapi tolong dengarkan suara rakyat Kabupaten Pati. Jangan sampai masyarakat Kabupaten Pati tidak percaya dengan KPK,” tegasnya.