Sri Mulyani yang pernah jadi Menteri Keuangan Era SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto. (ANTARA)JAKARTA - Pajak adalah instrumen penting untuk mengatur tumbuh kembang suatu negara. Kondisi itu membuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus bekerja keras. Mereka jadi perpanjang tangan pemerintah mengumpul dan mengelola uang pajak.Praktek itu jelas tak mudah. Sri Mulyani Indrawati mengamininya. Menkeu era 2014-2025 itu kelabakan urusan mengumpulkan pajak. Ia terus mencari celah pajak baru – segala hal coba dilirik potensi pajaknya. Alhasil, Sri kerap dijuluki tukang palak. Kadang juga Menteri Keuangan zalim.Tiada yang meragukan Kemenkeu punya fungsi vital dalam sebuah negara. Kondisi itu membuat pekerjaan sebagai Menkeu tak boleh dihuni sembarang orang. Beda dengan jabatan menteri lainnya. Sekalinya salah orang, satu negara bisa terganggu.Semuanya karena Menkeu banyak berkutat mengurusi bidang keuangan negara. Sosok itu harus mempuni urusan pengaturan anggaran hingga pengelolaan keuangan negara. Kondisi itu dipahami benar oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono saat melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Senin, 9 September 2024 lewat unggahan di Instagram. (Instagram/@smindrawati).Ia tak ingin jabatan Menkeu dihuni mereka yang tak paham seluk beluk ekonomi. Alhasil, Jokowi memilih Sri Mulyani sebagai Menkeu yang baru sedari 2014. Pemilihan Sri dianggap pilihan yang masuk akal dan terbaik.Sri Mulyani punya pengalaman jadi Menkeu era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sri juga punya pengalaman sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia era 2010-2016. Sri pun mencoba menjawab kepercayaan Jokowi dan rakyat Indonesia.Ia menganggap jabatan barunya sebagai Menkeu sebagai tantangan. Ia mulai berpikir untuk menambah pemasukan negara – utamanya dari pajak. Sri pun mulai melihat kegiatan apa saja yang berpotensi kena pajak.Ia pernah agendakan robot yang mengganti tugas manusia kena pajak. Sri pun mau melirik potensi pajak penjual yang berdagang lewat daring. Kondisi itu membuat Sri sering kena kecaman. Ia dianggap tak berbeda dari Menkeu sebelumnya: tukang palak."Yang jadi masalah karena pajaknya ini ada pintu baru, mau masuk ke e-commerce tapi harus setor NPWP. Kalau dipajaki ke seller-nya masing-masing sih gak masalah. Ini seolah-olah kita diminta membantu mendaftarkan NPWP pengusaha. Lalu bagaimana dengan media sosial, chat yang juga digunakan untuk berjualan. Apakah akan dikenakan pajak juga?”"Apapun yang diputuskan itu harus ada datanya. Hingga saat ini kami belum ditunjukkan data nya, resiko, biaya, keuntungan dan biayanya. Mungkin mereka (pemerintah) punya. Tapi kami belum dapat. Jadi kami deg-degan nih. Kita tidak anti pajak tapi mau melihat kepentingan lebih besar. Apapun yang diputuskan akan ada konsekuensinya. Tapi ini bukan mengancam ya," kritik ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA), Ignasius Untung sebagaimana dikutip laman CNBC, 14 Januari 2019.Menkeu ZalimBoleh jadi cara pandang pemerintah terkait penarikan pajak amat penting bagi pertumbuhan negara. Namun, dengan segala hal dicari potensi pajaknya membuat rakyat jadi muak. Kemenkeu –utamanya Sri Mulyani kerap jadi sasaran kemarahan rakyat Indonesia.Aktifnya Sri mencari potensi pajak baru dianggap tak kreatif. Sri diminta untuk memikirkan instrumen pendapatan lain – selain menarik pajak dari rakyat kecil. Rakyat bak diperas seperti sapi perah. Belum lagi urusan yang menikmati uang pajak tak menyentuh rakyat kebanyakan.Pembangunan selalu tersentral di Pulau Jawa. Mereka yang di luar pulau Jawa hanya bisa gigit jari. Kondisi itu membuat Sri kerap mendapatkan julukan bernada negatif. Sri sering dipandang sebagai tukang palak. Sebab, kerjanya melulu memajaki rakyat biasa, tak berani pajaki orang kaya.Sri menegaskan pandangan itu sebagai kewajaran. Menteri Keuangan yang dianggapnya terbaik saja – Mar’ie Muhammad pernah dilabeli sebagai tukang palak. Namun, tiada menteri yang pernah diberikan julukan menteri zalim oleh rakyat selain dirinya.Kondisi rumah pribadi Menkeu Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan setelah dijarah massa dalam kerusuhan Minggu (31/8/2025). (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)Pandangan itu membuat Sri merasa bekerja sebagai Menkeu tak mudah. Padahal, tugas mengumpulkan pajak ada andil Kemenkeu dan juga pemerintah daerah. Ia mengaku sedih dipandang sebagai menteri zalim. Namun, Sri tetap jalan terus.Segala bentuk kecaman ia anggap sebagai bentuk masukan. Sebuah penyemangat untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Urusan pajaki rakyat pun terus dilakukannya supaya hajat hidup rakyat meningkat."Kita mendengar banyak pengusaha menghadapi kendala dalam bentuk perpajakan daerah. Jenis pajak daerah ada 16 jenis dan jenis retribusi daerah ada 32 jenis. Persoalannya masyarakat itu kalau memikirkan pajak dan pungutan selalu dia pikir semua Menteri Keuangan.”“Mereka sering mengeluh ada PBB naik, BPKB naik, dan dia mengeluh itu Menteri Keuangan zalim amat. Padahal itu semuanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Yang jumlahnya ada 16 pajak dan 32 jenis retribusi," ujar Sri Mulyani sebagaimana dikutip laman CNBC, 18 September 2019.