AS Kembali Veto Rancangan Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza

Wait 5 sec.

Pemungutan suara di DK PBB soal gencatan senjata di Gaza 18 September. (UN Photo/Eskinder Debebe)JAKARTA - Amerika Serikat pada Hari Kamis memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza dan agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke wilayah Palestina tersebut.Rancangan resolusi tersebut juga menuntut pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditawan oleh Hamas dan kelompok-kelompok lainnya.Veto ini terjadi saat jumlah korban tewas di wilayah kantong Palestina itu tembus 65 ribu jiwa, termasuk 400 lebih di antaranya akibat kelaparan dan malnutrisi, sejak Oktober 2023.Rancangan resolusi ini disponsori oleh 10 anggota tidak tetap DK PBB atau E10 yang kali ini terdiri dari Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia dan Somalia, dikutip dari UN News, Jumat 19 September.Dewan ini total beranggotakan 15 negara, di mana lima negara lainnya, Amerika Serikat, Inggris, China, Prancis dan Rusia merupakan anggota tetap dengan hak veto.Rancangan resolusi tersebut menerima 14 suara setuju. Ini adalah keenam kalinya AS mengajukan veto di Dewan Keamanan atas perang hampir dua tahun antara Israel dan militan Palestina, Hamas."Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza, tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tetapi dikonfirmasi," tegas Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, kepada dewan sebelum pemungutan suara, dikutip dari Reuters."Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan dan kemanusiaan ini, telah memaksa kami untuk bertindak hari ini," kritiknya.Kegagalan resolusi ini terjadi di tengah krisis kemanusiaan di Gaza yang semakin dalam, sementara korban tewas akibat agresi Israel serta kelaparan dan malnutrisi telah bertambah sejak konflik terbaru di Gaza pecah."Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini bisa berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya," ujar diplomat AS Morgan Ortagus kepada dewan sebelum pemungutan suara.Sebelumnya, badan-badan PBB memperingatkan akan runtuhnya layanan kesehatan secara total, meningkatnya pengungsian, dan meningkatnya jumlah korban tewas akibat sistem distribusi bantuan baru yang diprivatisasi AS-Israel yang mengabaikan lembaga-lembaga yang ada."Dunia menyaksikan, hari demi hari, pemandangan mengerikan warga Palestina yang ditembak, terluka, atau terbunuh di Gaza hanya karena mencoba makan," kata kepala bantuan PBB Tom Fletcher Hari Rabu.Diketahui, serangan kelompok militan Palestina yang dipimpin Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023 menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan sekitar 251 orang disandera, menurut penghitungan Israel.Israel membalas dengan melakukan serangan udara, blokade, hingga operasi darat di Gaza. Kedua belah pihak sempat menyepakati gencatan senjata sementara yang berlaku pada 19 Januari hingga 18 Maret, sebelum Israel kembali melanjutkan serangan dan blokade di Gaza.Selasa lalu, Israel memulai operasi darat yang menyasar Kota Gaza, setelah kabinet keamanan negara itu memberi persetujuan bulan lalu.Kemarin, otoritas medis di Gaza mengonfirmasi, korban tewas Palestina sejak Oktober 2023 telah mencapai 65.141 orang, sementara 165.925 lainnya luka-luka, dikutip dari WAFA.Jumlah itu termasuk 1.060 orang yang tewas dan 7.207 lainnya luka-luka saat mencari bantuan kemanusiaan.Juga termasuk korban tewas akibat kelaparan dan malnutrisi yang telah mencapai 435 orang, dengan 147 di antaranya anak-anak.