Dalam Rapat Koordinasi Kementerian Pertanian di Jakarta (22/9/2025), Tito menyatakan bahwa ketahanan pangan menyangkut kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran mencapai Rp371 triliun yang harus dimanfaatkan secara optimal. Tito menekankan bahwa kepala daerah harus mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan ke dalam agenda pembangunan wilayah, termasuk hilirisasi, pengemasan, dan penguatan rantai pasok lokal. Ia mendorong komitmen bersama agar program pangan tidak berjalan parsial tetapi terintegrasi, sehingga Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi pemain dominan di pangan global.Kolaborasi pusat-daerah ini dinilai penting untuk memastikan anggaran besar tersebut berdampak langsung pada peningkatan nilai tambah ekonomi rakyat.