BorneoFlash.com, BONTANG – Realisasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 96,61 persen mendapat apresiasi dari DPRD. Meski demikian, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi di seluruh pos belanja.Hal itu terungkap dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama DPK Bontang, pada Senin (4/5/2026). Dalam forum tersebut, masih ditemukan sejumlah komponen anggaran dengan tingkat penyerapan yang relatif rendah.Anggota Pansus DPRD Bontang, Ubaya Bengawan, menyebutkan dari total anggaran sebesar Rp26,6 miliar, DPK mampu merealisasikan Rp25,7 miliar, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sekitar Rp903 juta.Menurutnya, meskipun secara umum capaian tersebut tergolong tinggi, distribusi serapan anggaran belum merata di seluruh program. lihat foto Anggota Pansus DPRD Bontang, Ubaya Bengawan. Foto: Dok/BorneoFlash“Secara angka memang sudah baik, tetapi masih ada beberapa pos yang belum optimal penyerapannya,” ujarnya.Beberapa komponen yang menjadi sorotan antara lain belanja instalasi listrik dan penerangan gedung yang baru terserap sekitar 87 persen, serta belanja barang cetakan dan penggandaan yang berada di kisaran 81 persen.Ubaya menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar seluruh program dapat mencapai tingkat serapan yang lebih merata.“Mestinya seluruh program bisa berada di atas 96 persen sehingga Silpa dapat ditekan di bawah 5 persen,” tegasnya.Ia juga mengingatkan bahwa rendahnya penyerapan pada sejumlah pos berpotensi berdampak pada pengurangan alokasi anggaran di tahun berikutnya.Menanggapi hal tersebut, Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti, menjelaskan bahwa sisa anggaran bukan disebabkan oleh program yang tidak berjalan, melainkan hasil efisiensi dalam proses pengadaan.“Dalam beberapa kegiatan, nilai kontrak bisa lebih rendah dari pagu awal setelah melalui proses negosiasi,” jelasnya.Selain itu, Retno menambahkan bahwa tahapan lelang dan mekanisme pengadaan turut memengaruhi realisasi anggaran di beberapa kegiatan.“Ini lebih pada efisiensi dan mekanisme pengadaan, bukan karena program tidak terlaksana,” pungkasnya. (*/Adv)