BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Balikpapan tak ingin berhenti di atas kertas. Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Halili Adinegara, mendorong agar evaluasi kinerja pemerintah dilakukan langsung di lapangan, untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan realisasi fisik. "Saya sudah usulkan dan sarankan kepada ketua pansus untuk turun ke lapangan," jelasnya usai Reses, pada Sabtu (2/5/2026) Malam.Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Balikpapan, selama ini pembahasan LKPJ cenderung bersifat administratif. Padahal, yang lebih penting adalah melihat kondisi riil pembangunan yang telah dikerjakan.“Jangan hanya di atas meja. Kita harus turun langsung melihat fisiknya seperti apa. Kalau tidak sesuai, saya rekomendasikan untuk dicek ulang oleh BPK atau Inspektorat,” tegasnya.Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan meyakini, dari setiap proyek pembangunan pasti terdapat temuan yang perlu dievaluasi. Karena itu, pengawasan langsung menjadi langkah penting agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran."Kalau memang tidak sesuai saya rekomendasikan untuk dicek ulang oleh BPK atau Inspektorat. Nggak mungkin nggak ada temuan itu. Pasti ada temuan itu," tegas Purnawirawan POM TNI AD.Halili menambahkan, seluruh sektor pembangunan akan menjadi fokus peninjauan, khususnya yang berkaitan dengan mitra Komisi III. Evaluasi ini juga akan disesuaikan dengan tingkat serapan anggaran, terutama proyek-proyek tahun 2025.“Kita akan lihat langsung di lapangan. Jangan sampai laporan selesai, tapi pelaksanaan tidak sesuai harapan,” ujarnya.Dalam rencana peninjauan tersebut, Halili juga meminta seluruh pihak terkait turut hadir, mulai dari konsultan, manajemen konstruksi (MK), kontraktor, hingga dinas teknis. Tujuannya agar penjelasan yang diberikan bersifat komprehensif dan transparan.Ia juga menekankan pentingnya kesiapan data dari masing-masing organisasi perangkat daerah terkait atas progres pekerjaan yang telah dilaksanakan..“Kami minta dinas menyiapkan data lengkap pekerjaan tahun 2025, supaya saat turun lapangan bisa langsung kita cocokan,” katanya.Saat ditanya apakah peninjauan termasuk pembangunan gedung DPRD yang baru, Halili menegaskan tidak ada pengecualian. Seluruh proyek selesai atau belum selesai akan ditinjau secara menyeluruh. “Semua akan kita lihat, tanpa terkecuali,” tegasnya lagi.Rencana peninjauan lapangan ini telah disampaikan kepada Ketua Pansus LKPJ dan segera dibahas dalam rapat internal Pansus LKPJ. "Nanti pada hari Senin, 4 Mei 2026 kita rapatkan dengan tim pansus," ujarnya.Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Pansus LKPJ dengan sejumlah instansi, terungkap bahwa dinas dengan anggaran besar seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perhubungan menjadi sorotan utama karena memiliki banyak proyek pembangunan.Sementara itu, dinas dengan anggaran lebih kecil cenderung hanya berfokus pada kegiatan administratif. “Kalau anggarannya kecil, biasanya lebih banyak administrasi. Jarang kegiatan fisik,” pungkasnya. (*)