Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersiap menyampaikan keterangan terkait izin tambang nikel Kepulauan Raja Ampat di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan implementasi campuran etanol 10 persen (E10) di bakar minyak (BBM). Hal itu disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat bersama Presiden di kediaman Kertanegara, Jakarta, Sabtu (19/10).“Bapak Presiden menanyakan tentang persiapan-kesiapan untuk bisa diimplementasikan E10, yaitu etanol untuk bensin,” kata Bahlil kepada wartawan.Bahlil menjelaskan, penerapan E10 merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam memperkuat bauran energi nasional, mendukung ketahanan energi, serta memperluas hilirisasi berbasis sumber daya alam domestik. Pemerintah ingin mendorong pemanfaatan bioetanol secara bertahap dapat menggantikan sebagian penggunaan bensin impor.Selain E10, Presiden Prabowo juga menanyakan kesiapan implementasi program biodiesel 50 persen (B50) sebagai langkah lanjutan dari program B35 yang telah berjalan. “Kami berbicara juga tentang implementasi daripada B50 untuk biodiesel dan etanol untuk bensin E10,” kata Bahlil.Dia menambahkan, Kementerian ESDM saat ini tengah menyusun peta jalan (road map) untuk mempercepat penggunaan biofuel secara nasional, termasuk memastikan kesiapan industri, distribusi, dan standar mutu bahan bakar campuran etanol tersebut.Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU COCO Jalan Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/7/2025). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTOSejalan dengan arah pengembangan energi hijau, Bahlil juga melaporkan kepada Presiden tentang percepatan pembangunan kilang baru dan optimalisasi kilang eksisting. Ia menyebutkan, dari total 18 titik yang sedang disiapkan, dua proyek kilang telah menunjukkan progres signifikan.“Kilang yang sekarang refinery yang ada di Kalimantan Timur yang punya Pertamina itu untuk beberapa produknya akan diresmikan bulan November ini,” ungkap Bahlil.Sementara itu, 18 titik kilang baru lainnya masih dalam tahap finalisasi studi kelayakan (feasibility study). Setelah tahap tersebut rampung, proyek dapat segera dimulai sesuai arahan presiden. “Kalau FS-nya sudah final, itu sudah bisa kita mulai implementasikan. Arahan Bapak Presiden, setiap wilayah itu harus punya kilang portable spot-spot,” ujarnya.Model kilang portable ini diharapkan dapat membantu daerah penghasil minyak rakyat, seperti Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, yang memiliki ribuan sumur minyak kecil milik masyarakat. Dengan adanya kilang di tiap wilayah, produksi minyak rakyat bisa diolah secara legal dan efisien untuk kebutuhan energi setempat.Bahlil menegaskan, arahan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen terhadap kemandirian energi nasional. “Urusan-urusan rakyat harus menjadi prioritas sebagai bagian dari implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” pungkasnya.