Ilustrasi seorang pelajar yang tengah menghadapi tekanan dan krisis kesehatan mental. Foto: PixabayDi tengah ambisi besar pemerintah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada persoalan lain yang tak kalah mendesak, yaitu kesehatan mental pelajar yang perlahan menunjukkan sinyal darurat. Anggaran MBG tahun 2026 dirancang mencapai Rp335 triliun, yang bersumber dari 3 (tiga) sektor pendidikan Rp223 triliun, kesehatan Rp24,7 triliun, dan ekonomi Rp19,7 triliun.Namun, dugaan pemangkasan dari sektor pendidikan dibantah oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Dalam keterangannya kepada Liputan6, ia menegaskan bahwa kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama sekali tidak memangkas anggaran pendidikan.Pernyataan tersebut ditepis oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, My Esti Wijayati. Ia mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang APBN 2026 dan peraturan Presiden tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa pendanaan MBG masuk dalam sektor anggaran pendidikan.Perdebatan ini menunjukkan betapa besarnya energi politik yang terserap dalam memastikan program tersebut terus berjalan. Hal ini juga memperlihatkan bagaimana kebijakan tersebut tetap dipertahankan di tengah berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat.Bahkan, berdasarkan kutipan dari laman resmi Badan Gizi Nasional, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama Ramadan, libur dan cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah, serta Tahun Baru Imlek.Bandung Mengingatkan tentang Kesehatan Mental PelajarIlustrasi Landmark kota Bandung. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparanDi tengah ambisi kebijakan yang kadang tak terarah dengan baik, kita diingatkan dengan peristiwa kematian seorang siswa SD kelas 4 di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa tersebut meninggalkan luka yang sangat mendalam di dalam dunia pendidikan Indonesia.Muncul pertanyaan tentang sejauh mana faktor kesehatan mental turut berperan dalam peristiwa tersebut? Walaupun penyebabnya belum bisa dipastikan, ada faktor yang menyertai selain dari kesehatan mental anak, yaitu faktor ekonomi.Dari NTT, perhatian kemudian bergeser ke Bandung yang sudah lama mengingatkan tentang kesehatan mental pelajar. Berdasarkan rilis Kompas (09/02/2026), hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilakukan pada periode Agustus hingga Oktober 2025 menunjukkan ribuan siswa terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental. Indikasi tertinggi terjadi pada jenjang siswa SMP/sederajat, dengan persentase mencapai 49,09 persen.Sinyal gangguan kesehatan mental dari Bandung ini membawa pesan untuk seluruh sistem pendidikan di Indonesia agar meningkatkan upaya pencegahan gangguan kesehatan mental para pelajar.Penanganan Gangguan Kesehatan MentalKesehatan mental perlu segera mendapat langkah pencegahan dini karena gangguan ini tidak hanya menimbulkan rasa frustasi yang berat, tetapi juga beririsan dengan dugaan tindakan bunuh diri.Ilustrasi peduli kesehatan mental. Foto: SewCream/ShutterstockLangkah pertama, peran orang tua sangat besar dalam mendukung kesehatan mental anak. Orang tua menjadi pihak pertama yang memastikan dan memantau pola perilaku anak setiap hari.Menciptakan lingkungan rumah yang aman dan penuh kasih sayang akan membuat anak merasa dicintai dan diterima. Dari rasa aman itu, anak lebih berani mengungkapkan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya.Tidak menghakimi dan menyalahkan bukan berarti mengiyakan semua perbuatannya. Lingkungan yang tetap mendukung—disertai pengajaran keterampilan mengelola emosi—akan membantu anak berkembang menjadi individu yang sehat secara emosional.Langkah kedua, upaya pencegahan dini perlu meninjau kembali keterlibatan guru psikologi di setiap sekolah, sekaligus memperkuat peran guru bimbingan konseling (BK) dalam menangani kasus-kasus gangguan mental.Peran guru yang secara khusus menangani persoalan tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar gejala awal atau perubahan perilaku siswa dapat terdeteksi, sebelum mengarah pada perilaku negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.Ilustrasi siswa SMA. Foto: Agewib/ShutterstockPenanganan khusus juga perlu dilakukan agar anak tidak merasa sendiri dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Dengan bimbingan khusus, anak akan merasa memiliki harapan untuk hidup dan terus bertumbuh.Langkah ketiga, pemerintah sebagai pemangku kebijakan tertinggi harus memastikan penanganan dan pencegahan gangguan kesehatan mental menjadi agenda prioritas. Upaya memperkuat pendidikan seharusnya menjadi agenda prioritas dengan melihat langsung dari kebutuhan di lapangan.Program yang terlihat ambisius bisa kehilangan maknanya ketika implementasinya tidak sesuai dengan tujuan mulianya. Siswa tidak hanya sekadar membutuhkan pemenuhan gizi, tetapi juga dukungan kesehatan mental yang memberi rasa aman dan nyaman dalam belajar.Terlalu berambisi untuk terus dilaksanakan program ini juga tidak baik. Aspirasi masyarakat dan ketentuan yang berlaku—seperti waktu libur sekolah dan cuti hari raya keagamaan—perlu diperhatikan. Jangan sampai program dipaksakan dengan dalih pemenuhan gizi tidak boleh terputus, sementara di lapangan muncul protes.Atensi pemerintah terhadap persoalan ini harus lebih serius dalam melakukan pencegahan dini. Pencegahan ini memang tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi tertentu, tetapi juga semua elemen harus terlibat dalam melakukan pencegahan.