Menjelang pemilu nasional Maret 2026, lanskap politik Nepal memasuki fase yang tidak biasa. Munculnya figur populer seperti Wali Kota Kathmandu Balen Shah—seorang insinyur sekaligus rapper—mencerminkan kelelahan publik terhadap elit politik lama. Namun, di saat yang sama, meningkatnya nostalgia terhadap monarki menunjukkan bahwa transisi demokrasi Nepal masih jauh dari stabil. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah Nepal akan bergerak menuju reformasi demokrasi yang lebih dalam, atau justru menghadapi gelombang baru romantisme terhadap sistem monarki yang telah dihapus sejak 2008?Balendra Shah (mengatupkan tangan) menghadiri Festival Indra Jatra di Kathmandu Durbar Square, Kathmandu, Nepal, Sabtu (6/9/2025). Foto: Stringer/Reuters via KumparanBalen Shah dan Harapan Generasi BaruNama Balen Shah mencuat setelah kemenangan mengejutkannya sebagai wali kota independen Kathmandu pada 2022. India Times melaporkan bahwa ia dipandang sebagai simbol anti-establishment yang mampu menarik dukungan kuat dari generasi muda yang frustrasi terhadap korupsi dan stagnasi ekonomi. Sejumlah pengamat bahkan menilai popularitasnya membuka kemungkinan ia menjadi figur nasional yang lebih besar. Fenomena ini tidak muncul dalam ruang hampa. Nepal baru saja diguncang oleh gelombang protes Gen Z pada September 2025 yang menewaskan sedikitnya 76 orang dan melukai lebih dari 2.000 orang lainnya. Demonstrasi tersebut dipicu oleh kemarahan publik terhadap korupsi, nepotisme, dan pembatasan media sosial oleh pemerintah.Tekanan jalanan itu akhirnya memaksa Perdana Menteri saat itu, Khadga Prasad Sharma Oli, mundur dan membuka jalan bagi pemerintahan sementara yang ditugaskan menyiapkan pemilu Maret 2026. Krisis tersebut memperlihatkan satu hal penting: legitimasi elit politik tradisional Nepal sedang mengalami ancaman serius. Dalam konteks inilah popularitas Balen Shah memperoleh momentum. Ia dipandang sebagai wajah baru yang tidak terikat pada partai lama—sebuah daya tarik kuat di tengah kekecewaan publik.Stabilitas Demokrasi yang RapuhPemandangan Kota Kathmandu dari udara. Foto: Raimond Klavins/UnsplashMeski Nepal secara formal telah menjadi republik federal sejak 2008, stabilitas politiknya masih rapuh. Seperti yang dimuat oleh Kumparan, dalam 17 tahun terakhir, negara ini telah mengalami sekitar 13 pergantian pemerintahan—indikator volatilitas politik yang tinggi. Pemilu 2026 sendiri akan melibatkan sekitar 18,9 juta pemilih dengan lebih dari 3.400 kandidat dari 68 partai, mencerminkan sistem multipartai yang sangat terfragmentasi. Fragmentasi ini sering menyulitkan pembentukan pemerintahan yang stabil. Gelombang protes 2025 juga menunjukkan bahwa demokrasi prosedural Nepal belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan tata kelola yang bersih. Laporan The Washington Post mencatat bahwa gerakan mahasiswa dan Gen Z dipicu oleh “kemarahan atas korupsi sistemik dan kurangnya peluang ekonomi”.Di tengah kekecewaan terhadap elit politik, wacana restorasi monarki kembali menguat. Pada 2025, ribuan demonstran turun ke jalan di Kathmandu menuntut kembalinya Raja Gyanendra Shah. Aksi tersebut bahkan berujung pada bentrokan yang menewaskan dua orang dan melukai lebih dari 100 orang lainnya. Survei nasional juga menunjukkan tren yang patut diperhatikan: hampir setengah responden mendukung pemulihan status Nepal sebagai negara Hindu—isu yang sering terkait dengan nostalgia monarki. Associated Press mencatat sekitar 10.000 pendukung monarki pernah berkumpul menyambut mantan raja, mencerminkan frustrasi publik terhadap instabilitas politik dan kesulitan ekonomi. Meski peluang restorasi monarki secara formal masih dinilai kecil oleh banyak analis, meningkatnya dukungan simbolik ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap republik.Dilema: Populisme Baru vs. Institusi LamaWarga Nepal beraktivitas di Patan Durbar Square, Lalitpur. Foto: binaya_photography/UnsplashKombinasi antara figur populis baru dan nostalgia terhadap monarki menciptakan dilema unik bagi demokrasi Nepal. Di satu sisi, tokoh seperti Balen Shah mewakili dorongan reformasi dan regenerasi politik. Di sisi lain, meningkatnya sentimen pro-monarki mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap kinerja sistem republik. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa ketika demokrasi gagal memberikan stabilitas dan kesejahteraan, ruang bagi alternatif non-demokratis cenderung melebar. Nepal tampaknya berada di persimpangan tersebut. Risiko lainnya adalah ekspektasi publik yang terlalu tinggi terhadap figur outsider. Tanpa pengalaman nasional yang memadai dan tanpa dukungan institusional kuat, pemimpin populis dapat menghadapi kesulitan besar dalam menerjemahkan popularitas menjadi reformasi struktural yang nyata.Menjelang pemilu, beberapa skenario mulai terlihat. Jika figur reformis seperti Balen Shah mampu mengonsolidasikan dukungan politik dan menawarkan agenda tata kelola yang kredibel, Nepal berpeluang memasuki fase demokrasi yang lebih matang. Di sisi lain, jika fragmentasi politik terus berlanjut dan kinerja pemerintahan tetap mengecewakan, sentimen pro-monarki bisa semakin menguat sebagai bentuk protes simbolik terhadap sistem yang ada.Nepal saat ini berada dalam momen transisi yang menentukan. Energi politik generasi muda, munculnya figur outsider seperti Balen Shah, serta bangkitnya sentimen pro-monarki menunjukkan bahwa kontrak sosial pasca-2008 sedang diuji. Jika elit politik mampu merespons tuntutan reformasi—terutama terkait korupsi, stabilitas pemerintahan, dan peluang ekonomi—demokrasi Nepal masih memiliki ruang untuk menguat. Namun, bila kekecewaan publik terus menumpuk, bukan tidak mungkin wacana alternatif, termasuk kembalinya monarki, akan semakin mendapat tempat.