Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan beserta jajaran untuk membahas penguatan program perlindungan sosial di Papua Barat. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Rabu, (4/2/2026). Foto: Kemensos RIMenteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan beserta jajaran untuk membahas penguatan program perlindungan sosial di Papua Barat. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Rabu, 4 Februari 2026.“Ada tiga penugasan utama Presiden yang menjadi fokus Kementerian Sosial, yakni penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengembangan Sekolah Rakyat, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran,” kata Gus Ipul.Mensos menjelaskan, kebijakan sosial pemerintah berlandaskan amanat Pasal 34 UUD 1945, di mana negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pelaksanaannya ditempuh melalui tiga pilar, yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.Salah satu program strategis yang saat ini didorong adalah pembangunan Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat paling tidak mampu. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, dengan mekanisme penerimaan melalui penjangkauan berbasis data sosial ekonomi, bukan pendaftaran. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara.Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan beserta jajaran untuk membahas penguatan program perlindungan sosial di Papua Barat. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Rabu, (4/2/2026). Foto: Kemensos RI“Sekolah Rakyat ini untuk anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, tetapi dengan fasilitas yang sangat baik, bahkan seperti bintang lima. Setiap sekolah bisa menampung sekitar seribu siswa. Jadi Pak Gubernur, sangat sayang kalau Papua Barat tidak memiliki Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.Ia juga meminta agar pembangunan Sekolah Rakyat menjadi prioritas di Papua Barat, mengingat pendidikan dinilai sebagai salah satu jalan memutus rantai kemiskinan.Dalam kesempatan ini, Gus Ipul minta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan sekitar 7 hektare sebagai lokasi pembangunan.Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat. Ia menjelaskan Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten dan 91 distrik/kecamatan dengan kondisi geografis yang menantang.Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan beserta jajaran untuk membahas penguatan program perlindungan sosial di Papua Barat. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Rabu, (4/2/2026). Foto: Kemensos RIMenurut Dominggus, Sekolah Rakyat penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menyebut, dua kabupaten telah diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni Manokwari dan Manokwari Selatan, dan keduanya dinyatakan siap.Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat dan Mensos sepakat agar Sekolah Rakyat yang dimiliki pemerintah provinsi diarahkan untuk menjangkau wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.Selain program Sekolah Rakyat, pemerintah juga mengalokasikan bantuan sosial bagi Provinsi Papua Barat pada 2025 sebesar Rp200,844 miliar yang menjangkau 68.248 keluarga penerima manfaat (KPM) melalui berbagai program perlindungan sosial.Gus Ipul menegaskan, ke depan program sosial pemerintah akan semakin terintegrasi, berbasis data tunggal, dan diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.