‘Pakar instan’ kuasai diskusi geopolitik: Media sosial bikin Indonesia krisis kepakaran

Wait 5 sec.

Tangkapan layar pegiat media sosial Abu Janda saat sedang diskusi terbuka dengan sejumlah pakar di acara talkshow. Kanal YouTube Rakyat Bersuara, CC BY● Komentar nonpakar bisa memperluas diskusi di ruang publik karena menggunakan penyampaian sederhana.● Namun, matinya kepakaran bisa membuat perdebatan publik semakin dangkal.● Publik perlu kritis dalam menilai otoritas seseorang yang berbicara tentang isu global.Beberapa waktu belakangan ini, media sosial ramai dengan komentar yang viral dari tokoh-tokoh tertentu terkait situasi geopolitik global.Salah satunya debat antara Abu Janda dengan Feri Amsari mengenai sejarah Palestina. Ada juga Ulta Levenia, tenaga ahli Kantor Staf Kepresidenan, yang viral dan dikritik publik akibat pernyataannya mengenai Board of Peace (BoP).Di belahan dunia lain, ada Jiang Xueqin, guru asal Cina yang viral akibat prediksinya dianggap tepat melihat arah dunia saat ini.Meski pendapat mereka bisa memicu diskusi luas di ruang publik, penting untuk diingat bahwa mereka bukan ahli yang secara akademis mendalami bidang geopolitik, sejarah konflik Timur Tengah, atau studi strategis internasional yang mereka komentari.Abu Janda dikenal sebagai pegiat media sosial, bukan sejarawan Timur Tengah. Ulta Levenia merupakan tenaga ahli pemerintahan, bukan akademisi hubungan internasional, sementara Jiang Xueqin adalah seorang pendidik sekolah menengah atas.Seluruh pernyataan kontroversial tersebut menunjukkan adanya isu yang lebih besar yaitu matinya kepakaran. Media sosial dengan cepat mengangkat seseorang menjadi rujukan dalam diskusi publik. Batas antara siapa yang benar-benar ahli dan siapa yang sekadar berkomentar jadi semakin kabur.Dampak dari matinya kepakaran ini adalah kualitas diskusi publik yang mudah terdistorsi. Ketika opini nonahli mendapat perhatian yang sama atau bahkan lebih besar dibanding analisis pakar, penjelasan yang keliru atau terlalu sederhana dapat dengan cepat memengaruhi cara publik memahami isu global yang sebenarnya kompleks.Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya membuat perdebatan publik semakin dangkal, tetapi juga berpotensi membentuk opini dan sikap masyarakat berdasarkan informasi yang tidak utuh. Baca juga: Diskursus “matinya kepakaran” di media sosial: Bagaimana agar ilmuwan tak kalah pamor dari ‘influencer’ Pakar ada, tetapi tidak selalu terdengarIndonesia sebenarnya tidak kekurangan pakar hubungan internasional. Banyak akademisi di berbagai universitas dan lembaga penelitian menulis tentang berbagai isu global, termasuk dengan cara saling berbalas tulisan dalam isu soal posisi Indonesia terkait Iran dan situasi geopolitik dunia yang penuh ketidakpastian.Sejumlah akademisi juga menulis di media besar untuk mengomentari keputusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk masuk dalam BoP.Ada yang menilai langkah tersebut tidak perlu dan problematis, tapi ada juga yang memandangnya sebagai langkah realistis agar Indonesia tetap terlibat dalam isu Palestina. Debat akademis di media massa menunjukkan bahwa tradisi keilmuan dan upaya mengedukasi publik terus dilakukan oleh para ahli. Namun, jangkauan tulisan seperti ini sering terbatas pada pembaca media tradisional yang relatif kecil. Sementara itu, percakapan publik yang lebih luas kini semakin bergeser ke media sosial.Akibatnya muncul kesenjangan: analisis yang lebih mendalam beredar di ruang yang lebih sempit dengan audiens terbatas. Diskusi yang lebih ramai di media sosial justru dipenuhi komentar yang terlalu sederhana, kontroversial, dan tidak berdasar pemahaman mendalam. Baca juga: Matinya kepakaran: Saat influencer lebih dipercaya daripada ahli Media sosial menciptakan “pasar pakar instan”Perubahan ekosistem media berperan penting dalam situasi ini. Media sosial memiliki logika yang berbeda dengan ruang akademis atau bahkan media tradisional. Platform cenderung mendorong konten yang cepat, singkat, dan mudah dipahami. Algoritma lebih mudah mengangkat pernyataan yang kontroversial atau dramatis dibandingkan analisis yang mendalam dan penuh konteks.Dalam situasi ini, muncul “pakar instan”. Figur yang tampil dengan penuh kepercayaan diri, menyampaikan narasi yang kadang kontroversial, dan memberikan penjelasan sederhana tentang isu global. Mereka lebih mudah mendapatkan perhatian publik. Konflik internasional, termasuk perang seperti invasi Rusia ke Ukraina dan agresi AS-Israel ke Iran yang kompleks secara politis, disampaikan melalui narasi yang sangat sederhana di media sosial. Misalnya saja, pada awal perang Rusia-Ukraina, muncul narasi viral yang menyamakan konflik Rusia-Ukraina dengan konflik suami-istri yang telah bercerai. Narasi ini, yang dimulai dari situs Cina, Weibo, berkembang pesat di Indonesia melalui pesan berantai WhatsApp dan membuat sejumlah warga Indonesia mendukung posisi Rusia sejak awal. Bagi publik yang mencari penjelasan cepat, narasi sederhana seperti ini tentu lebih mudah dicerna dibanding analisis mendalam dari ahli yang mencoba menjelaskan irisan antara kepentingan politik ekonomi di level domestik serta kawasan, identitas dan sejarah hubungan kedua negara, serta aspek geopolitik global.Dampaknya, baik di media sosial maupun online, kepakaran menjadi tergantikan oleh pernyataan cepat dan sederhana–namun kontroversial–yang mendorong banyak engagement. Dilema besar para pakarKondisi ini menciptakan dilema bagi para pakar. Isu politik internasional sangat kompleks dan tidak pernah hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Konflik antarnegara biasanya melibatkan sejarah panjang, dinamika politik domestik, kepentingan keamanan, serta interaksi berbagai aktor internasional. Oleh karena itu, penjelasan yang terlalu sederhana justru bisa menyesatkan.Namun, jika para pakar menyampaikan analisis yang mendalam dan penuh istilah teknis, mereka berisiko semakin jauh dari percakapan publik yang sebenarnya berlangsung di ruang digital.Kini tantangannya bukan sekadar menghadapi figur yang mengklaim otoritas akademis, melainkan bagaimana menjelaskan isu global yang kompleks kepada publik tanpa mereduksi realitas yang sebenarnya jauh lebih rumit.Masalahnya, para pakar di Indonesia telah disibukkan dengan berbagai permasalahan baik sebagai pengajar maupun peneliti.Berbagai macam isu seperti budaya feodal dan eksploitasi, persoalan finansial dan kesejahteraan, termasuk beban kerja serta ketidakjelasan jenjang karier, membuat peran edukasi publik tidak bisa dibebankan hanya kepada para ahli di universitas maupun lembaga think tank. Menjaga kualitas diskusi publikAda empat hal yang bisa menjadi refleksi bersama.Pertama, para ahli memang perlu lebih aktif menjembatani keahlian mereka dengan publik yang lebih luas. Akademisi semestinya berusaha menjelaskan isu kompleks secara lebih ringkas tanpa mengorbankan konteks dan akurasi. Kedua, peran universitas serta lembaga think tank menjadi krusial untuk membantu para pakar memperkuat keahlian komunikasi publik mereka. Selain itu, apresiasi perlu diberikan pada pakar yang berperan mengedukasi publik, baik dalam bentuk insentif kesejahteraan maupun pengurangan beban pengajaran/penelitian. Ketiga, media, terutama media arus utama dan daring, berperan penting dalam memverifikasi klaim keahlian dan memastikan bahwa diskusi publik tidak hanya didominasi oleh suara yang paling keras, seperti dalam kasus Abu Janda. Media juga punya peran moral sebagai penjaga informasi publik, sehingga peran-peran cek fakta menjadi penting.Keempat, publik juga perlu semakin kritis dalam menilai otoritas seseorang yang berbicara tentang isu global. Gelar atau klaim posisi tidak selalu menjamin kualitas analisis, tapi publik juga perlu menelaah siapa yang bicara, serta apa kualifikasi akademis dan pengalaman risetnya. Tanpa keterlibatan publik, upaya menjaga kualitas ini akan menjadi semakin sulit dilakukan.Politik internasional memang tidak pernah sederhana. Justru karena kompleksitas itulah, ruang publik membutuhkan lebih banyak analisis yang serius—bukan hanya narasi yang paling mudah viral. Baca juga: Ketika publik tak lagi percaya ahli, bagaimana memulihkan Indonesia dari krisis kepakaran? Radityo Dharmaputra tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.