Suasana Gedung bertingkat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (19/8/2024). Foto: Darryl Ramadhan/kumparanPerang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran berpotensi memperlebar defisit APBN terhadap PDB menjadi lebih dari 3 persen. Untuk menghadapi potensi itu, pemerintah dinilai harus melakukan penghematan.Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai penghematan nantinya bisa berfokus pada berbagai program strategis yang dinilai mahal. Menurutnya, penghematan harus dilakukan sebagai langkah untuk mengiringi opsi pelebaran defisit APBN.“Skenario mana pun yang nanti akan diambil terkait pelebaran defisit APBN, di sisi spending pemerintah perlu melakukan penghematan," kata Wijayanto kepada kumparan, Minggu (15/3).Wijayanto menekankan bahwa usulan penghematan tersebut bukan bertujuan untuk membatalkan atau menunda program-program strategis pemerintah, melainkan merupakan bentuk penyesuaian yang realistis terhadap kapasitas fiskal negara yang saat ini sedang tertekan. Ia menuturkan bahwa jika situasi global memburuk, pertumbuhan ekonomi yang tak terlalu besar dipandang bukan masalah selama itu berkualitas dan kondisi fiskal tetap terjaga.“Jika ini dilakukan, rating agency, investor, dunia usaha dan ekonom justru akan memberikan penilaian yang positif,” ujarnya.Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai opsi memperlebar defisit anggaran di atas 3 persen sebaiknya tak ditempuh. Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS“Jadi ini bukan sekadar target kebijakan yang fleksibel, tetapi merupakan ketentuan hukum yang selama ini menjadi jangkar disiplin fiskal Indonesia. Karena itu, menurut saya pemerintah sebaiknya tetap menjaga defisit maksimal di level tersebut,” kata Yusuf.Dengan asumsi harga minyak sekitar USD 85 per barel dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp 16.800 per dolar AS, perhitungan Yusuf menunjukkan defisit anggaran bisa terdorong hingga sekitar 3,1 persen terhadap PDB.Meski begitu, hal itu menurutnya tak bisa serta-merta menjadi alasan untuk membuka opsi pelonggaran defisit. Justru, kata Yusuf di tengah ketidakpastian global, menjaga disiplin fiskal menjadi sangat penting. “Kalau pemerintah memberi sinyal bahwa batas defisit bisa diperlebar, pasar bisa membaca itu sebagai pelemahan komitmen fiskal. Dampaknya adalah persepsi risiko Indonesia meningkat, sehingga biaya pendanaan atau cost of fund akan lebih mahal, bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi sektor swasta,” ujarnya.Oleh karena itu, alih-alih memperlebar batas defisit, ia justru menyarankan penghematan atau rasionalisasi terhadap program yang dinilai punya skala besar.Skenario Defisit Bisa Capai 4,06 PersenIlustrasi pengeboran minyak lepas pantai (offshore). Foto: curraheeshutter/ShutterstockSebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan beberapa skenario dampak kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap defisit APBN 2026, di tengah memanasnya perang di Iran. Skenario terburuk bisa menimbulkan defisit lebih dari 3 persen.Dalam asumsi makro APBN 2026, Indonesia Crude Price (ICP) ditetapkan USD 70 per barel dan kurs rupiah Rp 16.500 per dolar AS. Airlangga menyebut perbedaan harga Brent dengan ICP biasanya sekitar USD 3.Pada penutupan Kamis (12/3), minyak mentah Brent ditutup pada level USD 100,46 per barel, naik USD 8,48 atau 9,2 persen. Hal ini disebabkan langkah retaliasi Iran yang menyerang fasilitas minyak dan transportasi di seluruh Timur Tengah, serta menutup Selat Hormuz.Airlangga menjelaskan ada tiga skenario yang disiapkan pemerintah, yakni jika konflik di Timur Tengah berlangsung selama 5 bulan, 6 bulan, dan 10 bulan. Prediksinya, harga minyak mentah mencapai USD 107 per barel pada 6 bulan, kemudian tembus USD 130 per barel pada bulan ke-10, dan turun jadi USD 125 per barel pada akhir Desember.Sementara itu, realisasi harga minyak mentah Indonesia sepanjang Januari sampai Februari 2026 berada di rata-rata USD 64,41 dan USD 68,79 per barel, sehingga masih di bawah USD 70 per barel."Kalau kita buat skenario yang tadi 5 bulan itu kita rata-rata menjadi USD 90 per barel. Kemudian yang 6 bulan USD 97, dan 10 bulan USD 115 Pak Presiden," ungkap Airlangga saat Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (13/3).Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peningkatan penjualan selama periode Lebaran 2026 berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Foto: Najma Ramadhanya/kumparanAirlangga melanjutkan, skenario pertama dampaknya kepada beban APBN yakni jika ICP menembus USD 86 per barel dan kurs Rp 17.000 per dolar AS, defisit APBN bisa mencapai 3,18 persen."Jadi ini yang kita pertahankan growth di 5,3. Surat Berharga Negara angkanya lebih tinggi Pak 6,8 persen, maka defisitnya adalah 3,18 persen," jelasnya.Kemudian skenario moderat kedua, jika ICP tembus USD 97 per barel, kurs mencapai Rp 17.300 per dolar AS, dengan prediksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, maka defisit APBN bisa menembus 3,53 persen."Kemudian kalau skenario terburuk yang pesimis itu dengan harga (ICP) USD 115, kurs rupiah kita Rp 17.500, growth-nya 5,2, surat berharganya 7,2 persen, defisitnya 4,06 persen," ungkap Airlangga.Airlangga menilai, skenario moderat pertama sangat sulit dicapai jika pemerintah tidak memotong belanja negara dan memangkas target pertumbuhan."Jadi artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan Pak Presiden," tegasnya.