Ilustrasi sampah yang menumpuk. Foto: PixabayKrisis sampah perkotaan kini menjadi salah satu isu pembangunan paling kompleks di dunia, termasuk di Indonesia. Setiap hari, kota-kota besar menghasilkan ribuan ton sampah yang harus dikumpulkan, diolah, dan dibuang. Dalam kondisi sistem pengelolaan yang belum optimal, sebagian besar sampah berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), sering kali dalam kondisi tidak terkelola dengan baik.Dalam beberapa tahun terakhir, solusi waste-to-energy (WtE) atau teknologi pengolahan sampah menjadi energi mulai dipromosikan sebagai jalan keluar. Teknologi ini menjanjikan dua keuntungan sekaligus: mengurangi volume sampah dan menghasilkan listrik. Namun pertanyaan pentingnya: Apakah WtE benar-benar solusi pembangunan kota berkelanjutan, atau justru ilusi teknologi yang mengabaikan akar masalah sistem persampahan?Pertanyaan ini penting karena keputusan pembangunan infrastruktur persampahan bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan juga menyangkut perencanaan wilayah, kebijakan lingkungan, dan keberlanjutan kota dalam jangka panjang.Krisis Sampah Global dan Tantangan KotaIlustrasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparanSecara global, produksi sampah perkotaan meningkat sangat cepat. Data internasional menunjukkan bahwa sampah kota dunia diperkirakan meningkat dari sekitar 2,1 miliar ton pada 2020 menjadi hampir 3,8 miliar ton pada 2050 jika tidak ada perubahan kebijakan signifikan.Pertumbuhan ini didorong oleh urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan pola konsumsi masyarakat perkotaan yang semakin tinggi. Kota-kota di negara berkembang menghadapi tantangan yang lebih berat karena sistem pengumpulan dan pengolahan sampah sering kali belum memadai.Dalam banyak kasus, kegagalan utama sistem persampahan justru berada pada tahap paling dasar: pengumpulan sampah. Di negara berpendapatan rendah, hanya sekitar 48% sampah kota yang berhasil dikumpulkan, sementara sisanya sering berakhir di sungai, drainase, atau dibakar secara terbuka.Konsekuensinya bukan hanya pencemaran lingkungan, melainkan juga dampak kesehatan yang serius. Diperkirakan 400.000 hingga 1 juta kematian setiap tahun di negara berkembang terkait dengan penyakit akibat pengelolaan sampah yang buruk.Dalam konteks wilayah pesisir seperti banyak kota di Indonesia, masalah ini menjadi lebih kompleks karena sampah daratan sering kali berakhir di laut.Perspektif Perencanaan Wilayah: Kota sebagai Sistem MaterialFoto udara antrean truk di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (24/11/2025). Foto: Darryl Ramadhan/kumparanDalam kajian perencanaan lingkungan modern, kota tidak hanya dipandang sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai sistem metabolisme perkotaan (urban metabolism).Konsep ini melihat kota sebagai sistem aliran material dan energi—mulai dari konsumsi sumber daya hingga produksi limbah. Sampah dalam perspektif ini bukan sekadar residu, melainkan juga bagian dari siklus material kota yang harus dikelola secara sistemik.Pendekatan lain yang sering digunakan adalah Material Flow Analysis (MFA), yang menghitung keseimbangan massa antara sampah yang dihasilkan, dikumpulkan, didaur ulang, atau dibuang.Pendekatan ini penting karena banyak kebijakan persampahan gagal bukan karena teknologi, melainkan karena ketidaksesuaian antara sistem kota, karakteristik sampah, dan kapasitas institusi.Sebagai contoh, komposisi sampah di banyak negara berkembang didominasi oleh sampah organik dengan kadar air tinggi. Dalam kondisi ini, teknologi pembakaran seperti WtE sering kali tidak efisien karena nilai kalor sampah rendah.Artinya, teknologi yang berhasil di negara maju belum tentu cocok diterapkan di kota-kota berkembang tanpa perubahan sistem pengelolaan sampah terlebih dahulu.Waste-to-Energy: Potensi dan BatasannyaIlustrasi Waste To Energy. Foto: Belish/ShutterstockTeknologi waste-to-energy bekerja dengan membakar sampah untuk menghasilkan energi listrik atau panas. Secara teknis, teknologi ini mampu mengurangi volume sampah hingga sekitar 80–90 persen sekaligus menghasilkan energi listrik dari proses pembakaran.Namun, teknologi ini memiliki sejumlah keterbatasan penting.Pertama, WtE bukan solusi utama dalam hierarki pengelolaan sampah. Dalam prinsip pengelolaan sampah modern, prioritas utama adalah pencegahan sampah, penggunaan kembali, dan daur ulang. WtE hanya menjadi pilihan untuk residu yang tidak dapat didaur ulang.Kedua, teknologi ini memiliki biaya investasi yang sangat tinggi, dengan estimasi biaya pengolahan sekitar 60–150 dolar per ton sampah di negara berpendapatan menengah.Ketiga, WtE berpotensi menciptakan ketergantungan sistem. Pembangkit listrik berbasis sampah membutuhkan pasokan sampah yang stabil agar tetap beroperasi secara ekonomis. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat menghambat kebijakan pengurangan sampah dan daur ulang.Keempat, pengelolaan emisi menjadi isu penting. Pembakaran sampah dapat menghasilkan polutan berbahaya seperti dioksin jika tidak dikontrol secara ketat.Dengan kata lain, teknologi ini membutuhkan kapasitas kelembagaan dan regulasi yang sangat kuat, sesuatu yang sering kali masih menjadi tantangan di banyak kota berkembang.Belajar dari Berbagai Kota DuniaIlustrasi pengolahan sampah di Osaka, Jepang. Foto: happycreator/ShutterstockPengalaman kota-kota dunia menunjukkan bahwa keberhasilan sistem persampahan tidak hanya bergantung pada teknologi.Tokyo, misalnya, mengoperasikan lebih dari 20 fasilitas insinerasi dengan sistem pengendalian emisi yang ketat dan tata kelola metropolitan yang kuat. Sistem ini didukung oleh tingkat pemilahan sampah yang tinggi di tingkat rumah tangga.Singapura juga mengandalkan insinerasi sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu dengan pengawasan lingkungan yang ketat.Namun, ada juga contoh yang menunjukkan risiko sistem yang tidak terintegrasi.TPA Bantar Gebang di Jakarta menerima lebih dari 7.000 ton sampah setiap hari dan menjadi contoh bagaimana ketergantungan pada satu lokasi pembuangan dapat menimbulkan tekanan lingkungan dan sosial yang besar.Kasus ini menunjukkan bahwa krisis sampah bukan sekadar masalah teknologi, melainkan juga masalah tata kelola perkotaan.Menuju Sistem Persampahan BerkelanjutanIlustrasi pengolahan sampah. Foto: PhotoByToR/ShutterstockJika WtE bukan solusi tunggal, apa strategi yang lebih realistis bagi kota-kota di Indonesia?Ada beberapa langkah strategis yang perlu diprioritaskan.1. Memperkuat Sistem Pengumpulan SampahPengumpulan sampah merupakan fondasi utama sistem persampahan. Tanpa sistem pengumpulan yang efektif, teknologi pengolahan apa pun tidak akan bekerja secara optimal.2. Mendorong Pemilahan Sampah dari SumberPengolahan sampah organik melalui komposting atau biodigester jauh lebih sesuai dengan karakteristik sampah di banyak kota berkembang.3. Mengembangkan Ekonomi SirkularPendekatan ekonomi sirkular menekankan pemanfaatan kembali material melalui daur ulang, penggunaan ulang, dan desain produk yang lebih ramah lingkungan.4. Menggunakan WtE sebagai Solusi ResidualTeknologi WtE tetap dapat menjadi bagian dari sistem persampahan kota, tetapi hanya untuk sampah residu yang tidak dapat didaur ulang.5. Mengintegrasikan Pendekatan Sistem DinamikaPerencanaan persampahan perlu menggunakan pendekatan system dynamics untuk memproyeksikan produksi sampah, kapasitas infrastruktur, dan dampak kebijakan dalam jangka panjang.Pendekatan ini membantu pemerintah kota menghindari keputusan infrastruktur yang mahal, tetapi tidak efektif.Antara Teknologi dan Tata KelolaIlustrasi buang sampah di Dubai. Foto: frantic00/ShutterstockPada akhirnya, solusi krisis sampah perkotaan bukan hanya soal menemukan teknologi paling canggih.Yang lebih penting adalah membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data.Waste-to-energy dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi bukan jawaban tunggal. Tanpa perencanaan wilayah yang matang, kebijakan ekonomi sirkular, perubahan perilaku masyarakat, dan teknologi apa pun berisiko menjadi sekadar ilusi pembangunan kota modern.Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kota masa depan bukanlah kota yang mampu membakar lebih banyak sampah, melainkan kota yang mampu menghasilkan lebih sedikit sampah sejak awal.