Ilustrasi Konflik Iran-Amerika Serikat. Foto: AI-GeminiMemanasnya konflik di Timur Tengah, antara Iran – Amerika Serikat & Israel, menghadirkan kekhawatiran dampak ekonomi ikutan dalam skala global. Dampak langsung dari konflik ini bagi perekonomian dunia tentu saja pada gejolak harga minyak dunia. Merujuk data yahoofinance hingga pukul 13.00 WIB Senin 16 Maret 2026 harga harian minyak Brent tercatat di level US$ 103.14 per barel sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) berada di level 98.72 US$ per barel, atau tertinggi sejak April 2022 lalu.Masalahnya adalah kenaikan kali ini berbeda dengan kenaikan pada empat tahun lalu. Pada saat itu kenaikan harga minyak dipicu serangan Rusia ke Ukraina yang diikuti ketegangan antara Rusia dan negara NATO. Kenaikan harga minyak global memang terjadi karena kelangkaan pasokan minyak. Namun, kelangkaan ini skalanya bersifat regional terutama negara-negara kawasan Uni Eropa yang menjadi konsumen utama minyak Rusia. Sementara perang kali ini berbeda. Dengan mengambil latar selat Hormuz yang menjadi nadi sistem energi global, perang di wilayah ini akan berdampak pada kelangkaan pasokan energi bagi berbagai negara yang secara geografis nun jauh di sana.Benar saja, berbagai negara mulai mengumumkan kepemilikan cadangan energi strategisnya untuk digunakan bila perang berlarut. Jepang tercatat memiliki cadangan sekitar 245 hari konsumsi domestik tanpa impor minyak, Korsel 240 hari, China 90-140 hari, dan India 74 hari. Menurut ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) negara ASEAN memiliki rata-rata cadangan sekitar 30 hari, misalnya Singapore 90 hari, Vietnam 40 hari, Brunei 31 hari, Malaysia 30 hari, dan Indonesia 14-23 hari. Yang perlu dicermati adalah di antara negara-negara ASEAN tersebut merupakan produsen yang masih aktif melakukan eksplorasi pada saat ini. Indonesia perlu waspada karena statusnya sebagai net importer. Di mana dari 1.6 juta barel konsumsi per harinya, produksi indonesia hanya bisa menutupi kurang dari separuhnya. Pada posisi ini fiskal kita diuji ketahanannya.Ilustrasi Tekanan Ekonomi. Foto: AI-GeminiKrisis Teluk dan Ketahanan FiskalTanpa adanya konflik global, kondisi fiskal kita memang sudah dilematis. Dari sisi postur APBN kita, mayoritas belanja tahunan nasional masih didominasi oleh pembayaran bunga utang, belanja pegawai, serta subsidi yang mencapai 36-38%. Porsi besar belanja ini menandakan terbatasnya ruang gerak fiskal kita untuk dukungan kebijakan produktif. Apalagi untuk menyediakan ruang antisipasi risiko (insurance) kondisi gawat darurat macam konflik di Timur Tengah kali ini.Memang sejak 2019 lalu ada pergeseran yang positif terutama pada peningkatan belanja barang dan modal, dan penurunan belanja pegawai dan belanja lain yang sifatnya subsidi. Namun pergeseran ini bukan tanpa tekanan. Pasca COVID 2019 lalu, trend pertumbuhan ekonomi menunjukkan pelemahan. Di mana kuartal pertama yang biasanya cukup semarak kini menjadi anjlok, sementara kuartal dua dan ketiga yang diharapkan menjadi penopang pertumbuhan nasional magnitudenya malah makin lemah. Justru warga harus berjibaku hingga akhir tahun, alih-alih makan tabungan.Pemerintah nampaknya berusaha merespons terutama terkait dengan kebijakan yang menyasar komponen konsumsi dalam PDB kita. Pertengahan Maret ini Kementerian Keuangan mengumumkan defisit anggaran hingga Februari 2026 sudah mencapai Rp 135.7 triliun, atau setara dengan 0.53% dari PDB. Angka ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya pada periode yang sama yang ada di kisaran 0.1-0.3% saja. Defisit yang lebar di awal tahun ini diakui sebagai upaya distribusi anggaran agar ekonomi bisa panas sejak awal tahun.Ilustrasi Ketahanan Fiskal. Foto: AI-GeminiPada pemaparan di hadapan DPR tahun lalu, pemerintah memaparkan 18 program unggulan yang akan menyedot sekitar 38% APBN 2026. Dua program utama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi BBM (energi) ditargetkan menghabiskan lebih dari separuh anggaran tersebut. Sementara sisanya sebagian masih berkaitan dengan bantuan langsung seperti subsidi KUR dan Pupuk, Koperasi Desa, Sekolah Garuda, hingga program perumahan rakyat. Sementara infrastruktur jalan dan irigasi hanya ditarget sekitar 2% dari total anggaran jumbo tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah program-program prioritas tersebut masih relevan dalam situasi krisis seperti saat ini. Jawabannya bisa ya bisa tidak. Program bantuan langsung seperti bansos, program bagi-bagi makanan gratis kepada warga, atau bantuan sejenis lainnya, di satu sisi bermanfaat dalam menjaga daya beli warga yang kurang beruntung dalam waktu singkat. Hal ini dirasa efektif ketimbang perlu menunggu waktu jeda dalam memperbaiki masalah struktural seperti disebutkan di atas. Masalahnya adalah kebijakan ini memiliki potensi inefisiensi yang sangat tinggi. Sementara uang kita pun juga terbatas. Ketika dijadikan sebagai agenda utama, justru akan menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak mengenai efektivitasnya.Dilema anggaran dalam situasi krisis seperti saat ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih prudent (hati-hati) dan kerja sama semua pihak. Hitung-hitungan sederhana saja, seandainya perang berlangsung lama dan menyebabkan minyak menjadi langka-seperti pada 2022 lalu, maka sangat mungkin dibutuhkan ongkos subsidi dua kali lipat dari subsidi energi yang telah ditetapkan dalam APBN saat ini. Pemerintah perlu memikirkan ukuran program jumbo tadi dalam situasi krisis ini. Bertahan pada pandangan pengelolaan anggaran secara parsial, tanpa memikirkan aspek keberlanjutan ekonomi secara umum justru berpotensi pada ledakan utang (debt explosion) hingga reaksi pasar yang liar.Untuk mengasuransikan risiko perang yang lama, ruang fiskal perlu didisiplinkan. Paket fiskal yang optimal haruslah tepat waktu, jumlahnya besar, berkelanjutan, terdiversifikasi, siap sedia (kontingen), kolektif, dan berkesinambungan. Pemanfaatan APBN sebagai instrumen antisipasi krisis berkepanjangan ini perlu dikembalikan pada prinsip dan fungsi anggaran itu sendiri. Ilustrasi Disiplin Fiskal. Foto: AI-GeminiSecara prinsip APBN perlu dikelola secara transparan (baik dalam proses pelaksanaan pemanfaatan yang baik, bersih, bertanggung jawab dan bisa dikontrol masyarakat), disiplin (konsisten dan berorientasi pada publik), keadilan (dikumpulkan dari dan bisa dinikmati oleh Masyarakat banyak), efisiensi dan efektivitas, anggaran berbasis kinerja (program-program yang diusulkan sesuai dengan ketersediaan anggaran). Sementara secara fungsional instrumen fiskal harus bisa mencerminkan aspek perencanaan, pengorganisasian, evaluasi, maupun stimulasi. Sehingga manfaat yang bisa diperoleh dari stimulus fiskal ini bisa dialokasikan secara efisien dan efektif, serta dirasakan kemanfaatannya dalam jangka panjang.