Mensesneg Prasetyo Hadi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparanPemerintah menyiapkan kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah dampak perang AS-Israel vs Iran terhadap harga energi global. Meski begitu, kebijakan ini tidak akan berlaku untuk semua sektor.Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, WFH hanya akan diterapkan pada sektor tertentu. Ia memastikan sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan tetap berjalan seperti biasa."Perlu saya luruskan juga, ya, bahwa itu berlakunya nanti, kan, untuk sektor-sektor tertentu, ya. Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, perdagangan tentu itu, kan, mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Sabtu (21/3).Ia menambahkan, hingga kini pemerintah masih merumuskan detail teknis kebijakan tersebut. Pengumuman resmi akan disampaikan setelah pembahasan rampung. "Makanya minta waktu untuk itu kita matangkan," imbuhnya.Prasetyo juga menepis anggapan kebijakan ini dilatarbelakangi masalah pasokan BBM. Menurutnya, stok energi nasional dalam kondisi aman dan WFH lebih diarahkan sebagai momentum efisiensi."Pasokan BBM aman. Tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri," kata dia.Ia menyebut skema yang tengah disiapkan kemungkinan akan membatasi WFH hanya satu hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut ditargetkan segera difinalisasi.Antrean kendaraan saat akan mengisi BBM di SPBU Rest Area KM 166 Tol Cipali, pada Minggu (15/3/2026). Foto: Dok. kumparan"Mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu, salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home, paling tidak satu, satu hari dalam satu minggu," ujarnya.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan WFH akan mulai diterapkan setelah Lebaran. Aturan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan dianjurkan diikuti sektor swasta, dengan pengecualian layanan publik.“WFH akan kami detailkan. Namun, setelah Lebaran akan mulai diberlakukan, baik untuk ASN maupun sebagai imbauan bagi sektor swasta. Kecuali yang bergerak di pelayanan publik,” ujar Airlangga.Menurutnya, pembatasan hanya satu hari WFH dilakukan agar efisiensi energi tetap berjalan tanpa mengorbankan produktivitas. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan implementasi berjalan optimal.Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan ini bisa memberi dampak signifikan terhadap penghematan energi nasional, terutama melalui pengurangan mobilitas harian.“Secara perhitungan kasar, WFH dapat menghemat sekitar 20 persen konsumsi BBM,” kata Purbaya.Ia menegaskan, pembatasan satu hari WFH penting agar kinerja tetap terjaga.“Kalau terlalu sering WFH, dikhawatirkan produktivitas menurun. Karena itu, satu hari dinilai cukup untuk menjaga efektivitas kerja,” ujarnya.