Foto oleh Ihsan Adityawarman: https://www.pexels.com/id-id/foto/foto-wanita-berdiri-dekat-carabao-2464145/ Indonesia secara historis dan geografis dibangun di atas fondasi agraris. Selama berabad-abad, sektor pertanian tidak hanya menjadi penopang utama perekonomian nasional, tetapi juga membentuk struktur sosial, budaya, dan pola kehidupan masyarakat pedesaan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, fondasi tersebut mulai mengalami erosi yang serius. Indonesia kini menghadapi fenomena de-agrarisasi yang tidak hanya tercermin dari alih fungsi lahan pertanian, tetapi juga dari semakin hilangnya aktor utama dalam produksi pangan: petani muda.Data demografis menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), struktur usia petani Indonesia didominasi oleh kelompok usia tua, terutama di atas 45 tahun. Sementara itu, partisipasi generasi muda—baik milenial maupun generasi Z—dalam sektor pertanian terus mengalami penurunan. Kondisi ini menandakan terjadinya krisis regenerasi petani yang berpotensi mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional dalam jangka panjang.Rasionalitas Ekonomi dan Marginalisasi Struktural Sektor PertanianKeengganan generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian sering kali dijelaskan secara simplistik sebagai bentuk kurangnya minat atau rendahnya etos kerja. Namun, penjelasan tersebut cenderung mengabaikan dimensi struktural yang lebih kompleks. Dalam perspektif teori pilihan rasional (rational choice theory), keputusan individu untuk meninggalkan sektor pertanian justru merupakan respons logis terhadap struktur ekonomi yang tidak memberikan insentif yang memadai.Sektor pertanian di Indonesia masih menghadapi problem produktivitas yang relatif rendah serta volatilitas harga yang tinggi. Ketimpangan antara biaya produksi—seperti pupuk, benih, dan distribusi—dengan harga jual hasil panen di tingkat petani membuat margin keuntungan menjadi sangat terbatas. Nilai Tukar Petani (NTP) yang sering kali stagnan mencerminkan lemahnya posisi ekonomi petani dalam rantai nilai agribisnis. Dalam kondisi tersebut, sektor non-agraris seperti jasa dan manufaktur menjadi pilihan yang jauh lebih rasional bagi generasi muda karena menawarkan pendapatan yang lebih stabil dan peluang mobilitas ekonomi yang lebih jelas.Selain persoalan harga dan pendapatan, masalah struktural lain yang tidak kalah penting adalah fragmentasi kepemilikan lahan. Sebagian besar petani Indonesia tergolong sebagai petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar. Skala usaha yang sangat kecil ini membuat penerapan mekanisasi dan inovasi teknologi menjadi sulit dilakukan. Tanpa skala ekonomi yang memadai, kegiatan pertanian lebih sering dipandang sebagai aktivitas subsisten semata, bukan sebagai sektor ekonomi yang mampu memberikan prospek finansial yang kompetitif.Dimensi Sosio-Kultural dan Urban Bias dalam PembangunanKrisis regenerasi petani juga berkaitan erat dengan konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam stratifikasi pekerjaan modern, sektor pertanian sering dipersepsikan sebagai pekerjaan dengan status sosial yang rendah. Sistem pendidikan nasional secara tidak langsung memperkuat kecenderungan ini dengan orientasi yang lebih besar pada penciptaan tenaga kerja sektor formal di wilayah perkotaan.Akibatnya, terjadi fenomena brain drain dari desa ke kota. Generasi muda yang memiliki akses pendidikan dan kapasitas intelektual lebih tinggi cenderung meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di sektor non-agraris. Migrasi ini bukan sekadar fenomena demografis, tetapi juga mencerminkan bias pembangunan yang selama ini lebih berpihak pada sektor industri dan jasa dibandingkan sektor pertanian. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan kesenjangan antara wilayah perkotaan yang berkembang pesat dengan wilayah pedesaan yang semakin kehilangan tenaga produktifnya.Kebutuhan Transformasi Struktural dalam Kebijakan PertanianMenghadapi situasi tersebut, kebijakan pembangunan pertanian tidak dapat lagi bertumpu pada pendekatan konvensional yang sebatas memberikan bantuan sarana produksi. Krisis regenerasi petani menuntut transformasi kebijakan yang lebih struktural, integratif, dan berbasis teknologi.Salah satu langkah penting adalah mendorong modernisasi sektor pertanian melalui penerapan konsep smart farming. Integrasi teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan, serta sistem otomasi dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian secara signifikan. Lebih dari itu, modernisasi teknologi juga berpotensi mengubah citra sektor pertanian dari pekerjaan tradisional menjadi sektor yang inovatif dan berbasis pengetahuan.Di sisi lain, reformasi agraria yang substantif tetap menjadi prasyarat utama untuk menciptakan struktur agraria yang lebih adil dan produktif. Konsolidasi lahan melalui model koperasi atau korporasi petani dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah fragmentasi kepemilikan lahan. Dengan skala usaha yang lebih besar dan manajemen yang profesional, petani memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing serta mengakses pembiayaan formal dari lembaga perbankan.Intervensi negara dalam mekanisme pasar juga tidak dapat dihindari. Negara perlu berperan sebagai penyangga melalui kebijakan harga dasar yang melindungi petani dari fluktuasi pasar yang ekstrem. Penguatan lembaga logistik nasional juga penting untuk memotong rantai distribusi yang panjang dan tidak transparan, yang selama ini sering kali merugikan petani sebagai produsen utama.Krisis regenerasi petani pada dasarnya merupakan refleksi dari persoalan struktural yang lebih luas dalam sistem pembangunan ekonomi Indonesia. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia berisiko menghadapi ketergantungan impor pangan yang semakin besar di masa depan. Dalam konteks tersebut, regenerasi petani bukan sekadar persoalan sektor pertanian semata, tetapi juga menyangkut masa depan kedaulatan pangan nasional.