Anggota DPR dari Fraksi PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. (Nailin-VOI)JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyarankan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya memproduksi 1.000 porsi per hari Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini guna mencegah kejadian keracunan pangan terjadi kembali terhadap anak sekolah. "Saya memang pernah menyampaikan alangkah baiknya SPPG itu kalau 3.000 itu terlalu, sizenya terlalu besar, Terlalu banyak dan jangkauannya pasti akan terlalu jauh. Kenapa sih SPPG itu tidak cukup untuk paling tidak 1.000 anak didik. Sehingga rantainya itu lebih diperpendek," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 September. "Barangkali itu akan mengurangi juga. Karena kalau 3.000 itu, saya tidak yakin kalau SPPG tidak punya pool storage, penyimpanan dan sebagainya tiba-tiba dia belanja harian, Wallah, nggak akan punya kemampuan," imbuh Ketua DPP PDIP itu. Menurut Said, membuat makanan bergizi dengan 3.000 porsi per hari dengan satu SPPG terlalu berat. Karena makanan pasti diproses dengan waktu tunggu yang lama untuk dibagian ke sekolah-sekolah. Sehingga, pembatasan 1.000 porsi/dapur atau bila perlu diserahkan ke kantin masing-masing sekolah akan menjadi solusi untuk meminimalisir kasus keracunan makanan. "Bebannya terlalu berat kalau 3.000, diselesaikan aja 1.000 atau pemerintah dalam hal ini ngambil posisi yang ekstrim, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah. Sehingga kantin sekolah direhab, diperbaiki kemudian bagaimana dicek, sanitasinya dan sebagainya dan cakupannya hanya di sekolah itu saja. Itu akan lebih luar biasa," jelas Said. Legislator PDIP dari Dapil Jawa Timur XI itu pun mengatakan, bahwa program Makan Bergizi Gratis adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan. Apalagi, kata Said, program yang dimulai sejak Februari 2025 ini memiliki tujuan mulia demi mencerdaskan anak bangsa. "Itu janji Bapak Presiden ketika kampanye. Maka janji itu harus dipenuhi. Nah, setelah perjalanan 10 bulan, kita tahu bersama ada berbagai case, kalau tidak keliru, ada sekitar 5.620 anak-anak kita yang keracunan. Padahal nawaitu MBG kita tahu ini bagian dari untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar anak-anak kita menjadi pintar, agar anak-anak kita higenis, terjamin," paparnya."Oleh karenanya, yang paling penting yang perlu diselamatkan kan anak-anak didik kita semua. Bukan semata-mata soal anggaran. Bagaimana menyelamatkan anak-anak didik kita ketika mendapat makanan bergizi gratis betul-betul higienis dan sanitasinya baik," tambah Said.Said berpendapat, jika memang harus dievaluasi secara menyeluruh maka silakan dievaluasi, tidak hanya anggaran tapi mekanismenya juga, termasuk orang-orang yang ekspert menangani soal gizi. "Kalau itu secara menyeluruh dan dilakukan oleh pemerintah saya yakin isunya tidak lagi anggaran. Karena sasarannya akan tercapai," katanya."Soal ekspert-nya, karena dari 5.823 itu ternyata yang punya lisensi sertifikat higienis dan sanitasi kan tidak lebih hanya 34 SPPG, Istilahnya dapur MBG lah ya. Hanya 34 dapur," pungkas Said Abdullah.