Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat melantik empat direksi baru pada dua BUMD Provinsi Lampung, yakni PT Wahana Raharja dan PT Lampung Jasa Utama (LJU) | Foto : Eka Febriani / Lampung GehLampung Geh, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi melantik empat direksi baru pada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung, yakni PT Wahana Raharja dan PT Lampung Jasa Utama (LJU), di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (30/9).Empat pejabat yang dilantik adalah Asep Muzaki sebagai Direktur Utama PT Wahana Raharja dan Yurita Sari sebagai Direktur Operasional. Keduanya menggantikan Jevil Afizal dan Yondri berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Wahana Raharja Nomor 500/082/WR-UP/EXS/IX/2025.Sementara itu, pada PT Lampung Jasa Utama, posisi Direktur Utama kini dijabat Oktavianus Yulia dan Direktur Operasional Amri Zamani. Mereka menggantikan Arie Sabonio Idris serta Imam Naufal sesuai Keputusan RUPS-LB PT LJU Nomor 056/UJ-PLJU/EXS/IX/2025.Acara pelantikan turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Ketua Apindo Ary Meizari, perwakilan KADIN, Ketua Komisi II DPRD Ahmad Basuki, serta Ketua Komisi III DPRD Supriyadi Hamzan.Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan, pentingnya peran BUMD sebagai penggerak perekonomian daerah sekaligus penopang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).“Kepada komisaris, tugas pengawasan juga sangat penting, bukan hanya memantau tapi juga memberikan masukan dan saran. Saya yakin BUMD Lampung bisa menjadi motor penggerak perekonomian kita,” ujarnya.Gubernur Mirza juga mengingatkan, selama lima tahun terakhir tidak ada aliran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masuk ke BUMD. Karena itu, ia meminta dukungan dari berbagai pihak agar perusahaan daerah mampu mandiri dan berdaya saing.“Tidak ada APBD yang masuk ke BUMD selama lima tahun terakhir. Maka saya minta bantuan organisasi seperti Hipmi, Apindo, dan Hippi untuk ikut mendukung dan berkolaborasi,” tegasnya.Ia menambahkan, direksi baru harus berinovasi, memperluas jangkauan usaha, dan meningkatkan produktivitas. Menurutnya, hal itu penting untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.“Jika PAD meningkat, kita tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat,” pungkasnya. (Cha/Ansa)