Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: ANTARA)JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keputusan sejumlah bank pelat merah untuk secara serentak menaikkan suku bunga deposito valuta asing (valas) hingga 4 persen bukan merupakan arahan dari dirinya. Menurut Purbaya, klarifikasi ini perlu disampaikan karena isu tersebut telah memicu sentimen negatif di pasar keuangan dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). "Orang menuduh saya, itu kebijakan menteri keuangan dikte perbankan untuk menaikkan bunga deposito dolar ke 4 persen. Jadi enggak ada kebijakan seperti itu," ujarnya dalam media briefing, Jumat, 26 September. Ia menambahkan, dirinya tidak pernah menginstruksikan kementerian keuangan, Danantara maupun perbankan untuk menaikkan suku bunga deposito. Meski demikian, ia mengakui memang sempat menyampaikan dalam sebuah diskusi bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan insentif agar pemilik valas memindahkan dananya dari luar negeri, khususnya Singapura, ke Indonesia. Menurutnya rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final karena risiko-risiko yang harus diperhitungkan. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta tim terkait untuk melakukan perhitungan lebih mendalam atas kebijakan tersebut. "Jadi itu belum selesai. Jadi danantara juga saya, mestinya sih danantara akan memerintahkan perbankannya untuk melakukan praktik bisnis sesuai dengan kondisi pasar market base jadi nggak akan intervensi secara langsung juga," tuturnya. Purbaya menekankan dirinya sebagai pendukung mekanisme pasar bahwa dorongan terhadap suku bunga rendah harus dilakukan dengan menambah likuiditas agar suplainya meningkat dan bukan dengan instruksi langsung menurunkan suku bunga. "Jadi kita selalu mengarahkan kebijakan kita untuk mengarahkan market supaya lebih efisien," imbuhnya. Ia juga mengingatkan bahwa jika suku bunga deposito valas ditetapkan 4 persen, sementara bunga simpanan rupiah yang dijamin LPS saat ini hanya 3,75 persen, maka akan terjadi pergeseran dana (switching) dari rupiah ke dolar. "Jadi itu yang mesti dihitung lagi oleh mereka nanti. Oleh timnya yang diperintah oleh Pak Presiden. Saya udah masukkan itu, jadi mereka harus hitung itu dulu. Saya sudah hitung sih. Cuma saya nggak tahu kenapa keluar angka itu. Mungkin ada yang terlalu eager menjalankan ide Pak Presiden. Artinya belum dihitung dulu resikonya," jelasnya. Purbaya juga menegaskan bahwa tidak ada satupun anggota KSSK, termasuk Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengeluarkan instruksi kebijakan menaikkan bunga deposito valas. "Belum. Bahkan dari, yang saya tahu kan suruh pelajarin dulu 2 minggu. 2 minggu itu akhirnya Jumat, Jumat minggu depan. Belum balik timnya. Jadi saya tunggu aja. Jadi belum ada. Harusnya nanti kalau udah itu baru kita diskusikan dengan KSSK. Kan saya ketua KSSK. Saya belum dengar berarti belum. Saya diskusi dengan Gubernur BI juga tadi, Anda pernah dengar? Enggak juga," paparnya.Ia menduga kenaikan bunga deposito tersebut bisa jadi merupakan inisiatif dari beberapa pimpinan bank itu sendiri, mungkin karena kebutuhan internal dan menegaskan bahwa tidak ada instruksi resmi dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, maupun Danantara."Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank, tapi kita lihat mungkin mereka merasa butuh atau enggak. Tapi yang jelas enggak ada instruksi dari kami, dari BI, Danantara, Danantara juga biasanya mereka menekankan market base. Artinya bisnis seperti business entity tanpa intervensi berlebihan dari pemilik," tegasnya.