Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah). (Foto: Mery Handayani/VOI)JAKARTA - Pemerintah memastikan kredit atau pinjaman dari Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) untuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) akan segera cair pada minggu depan. Pada tahap awal, ada 1.000 unit koperasi yang diprioritaskan mendapat pinjaman. Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan sebanyak 20.000 sudah rampung proses inventarisasinya untuk penyelenggaraan Kopdes Merah Putih. Kata dia, sebanyak 1.000 unit akan mendapatkan pendanaan. “Akan diawali 1.000 (Kopdes Merah Putih) minggu depan untuk di-launching (pendanaannya). Karena ini sudah, dana sudah siap, yang 20.000 (desa) tapi akan di mulai 1.000 (desa) minggu depan,” tuturnya dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 29 September. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono bilang saat ini seluruh persiapan sudah rampung, mulai dari verifikasi lahan hingga penyelesaian regulasi yang sebelumnya sempat menjadi hambatan. “Jadi kita sudah siap, tinggal kita cek tanah untuk lokasi pembangunan gudang dan gerai-gerainya, setelah itu ya beres, kita langsung bisa jalan kok. Ini mulai dari 1.000 dulu yang tercepet, kemudian setelah itu 20.000 dan seterusnya,” kata Ferry. Menurut Ferry, pembiayaan ini akan disalurkan melalui seluruh bank Himbara serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di bawah Kementerian Koperasi. Adapun plafon pinjaman untuk satu Kopdes dipatok Rp3 miliar. “Kalau 1.000 asumsinya Rp3 miliar. Dalam waktu cepat ini, kalau bisa Pak Menko tadi sudah arahkan secepatnya. Kalau Menteri Keuangan sudah menyiapkan anggarannya, sudah ready semua,” ucapnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan, kredit tahap awal ini difokuskan pada pembangunan gudang dan gerai Kopdes.Hal itu dianggap penting karena koperasi desa memiliki fungsi ganda, yakni sebagai penyedia sekaligus penyalur barang, serta offtaker bagi produk masyarakat desa.“Karena memang semuanya inginnya sempurna. Jadi pembangunan gudang dan gerai itu menjadi sebuah keharusan. Karena ada fungsi kooperasi desa itu juga menjadi offtaker. Selain sebagai penyedia dan penyalur barang. Jadi harus satu paket,” katanya.