Antrean truk di salah satu SPBU di Kota Manado, Sulawesi Utara.MANADO - Kesabaran para sopir truk terkait panjangnya antrean pengisian solar di SPBU yang ada di Sulawesi Utara (Sulut), akhirnya habis. Mereka memilih menggelar demo ke DPRD Sulut, Senin (29/9) untuk mengeluhkan kondisi tersebut.Para sopir truk mengaku jika kondisi antrean solar yang begitu panjang ditambah dengan adanya kelangkaan solar, disebabkan oleh banyaknya mafia solar yang telah menghabiskan jatah kuota solar bersubsidi untuk wilayah Sulut.Hal ini dikarenakan banyaknya kendaraan-kendaraan pengangkut solar yang diduga milik para mafia solar yang beroperasi di seluruh SPBU, sehingga solar bersubsidi justru bukan dinikmati oleh para sopir truk yang memang bekerja mencari nafkah dengan mengangkut barang."Kami terus terang merasa kecewa dengan kondisi sekarang. Kami yang benar-benar mencari nafkah dengan menjadi sopir truk pengangkut barang dengan bayaran harian, kini banyak menganggur karena antrean panjang ini," kata para sopir yang ikut aksi demo di kantor DPRD Sulut.Sami, salah satu sopir mengaku dia bisa mengantre hingga 15 jam untuk mendapatkan solar. Padahal menurutnya, dia yang dibayar per angkutan, secara otomatis telah alami kerugian yang sangat besar karena harus antre sangat lama di SPBU."Kami hanya minta agar pemerintah, Pertamina dan juga lembaga DPRD untuk jangan hanya duduk di belakang meja. Sebenarnya gampang mengungkap kondisi ini kalau memang mau mengungkap. Tapi, mungkin memang tak mau mengungkap kondisi yang ada," ujarnya.Adapun tuntutan para sopir yang menggelar demo tersebut adalah:Meminta untuk setiap wilayah Manado, Minut, Bitung, Tomohon, Tondano, Mitra harus ada beberapa SPBU yang diawasi khusus oleh APH, BPH Migas dan pemerintah daerah guna pengawasan penyaluran BBM solar subsidi tepat sasaran.Copot Kepala BPH Migas dan Pertamina Sulut karena tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan di setiap SPBU.Meminta Kapolda Sulut untuk bantu perketat pengawasan di setiap SPBU, karena diduga adanya praktik penyalahgunaan solar bersubsidi yang dilakukan oleh petugas SPBU.Meminta Gubernur dan Pertamina membentuk tim pengawasan BBM solar subsidi yang melibatkan BPH Migas/APH serta perwakilan organisasi dump truck.Meminta kepada pihak Pertamina untuk mempermudah pengurusan barcode solar subsidi.Jika kami masih mengalami kesulitan dalam mengisi BBM solar, maka kami akan kembali melakukan unjuk rasa dengan menggerakkan seluruh anggota asosiasi di Sulawesi Utara.Meminta kepada Gubernur untuk mempermudah pengurusan UIN Galian C (material pasir, batu, dll) karena Galian C merupakan salah satu sumber pendapatan sopir angkutan material.