Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sambutan saat serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Foto: Bay Ismoyo/AFPDirektur Indef, Eisha Maghfiruha Rachbini, mengkritik kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengguyur dana Rp 200 triliun ke Himbara. Ia mengatakan permasalahan utama bukan terletak pada aspek fiskal, melainkan pada sektor riil yang masih dibebani oleh kebijakan yang kurang efektif dan lingkungan bisnis yang belum kondusif, serta rendahnya tingkat kepercayaan pelaku ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.Langkah pemerintah yang saat ini banyak meneken kebijakan fiskal dan injeksi likuiditas untuk mengatasi permasalahan stagnasi ekonomi dinilai tidak menyelesaikan masalah.“Kebijakan hanya menggeser dana dari BI ke perbankan yang ditujukan untuk meningkatkan likuiditas agar mendorong sektor riil tidak semerta-merta akan menyelesaikan masalah, di saat permintaan masyarakat sedang turun karena daya beli yang sedang turun, juga di sisi suplai, sektor riil sedang melambat di tengah ketidakpastian yang tinggi,” tutur Eisha dalam keterangannya, Minggu (28/9).Eisha kemudian membeberkan data pelemahan sektor riil yang tercermin dari kontraksinya Purchasing Managers Index (PMI) industri manufaktur sepanjang kuartal II 2025, investasi asing langsung (FDI) menurun dari Rp 217,3 triliun menjadi Rp 202,2 triliun juga pelemahan dengan penjualan kendaraan turun tajam yaitu wholesale -8,6 persen dan retail -9,5 persen pada Januari–Juni 2025.Pada saat yang sama permintaan domestik juga melemah, tercermin dari rumah tangga yang melambat, inflasi meningkat yaitu Januari–Juli 2025 sebesar 2,37 persen dibanding 1,07 persen pada periode sama 2024. Selain itu ada juga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat sebesar 32 persen pada semester I 2025, kemudian Indeks Keyakinan Konsumen turun dari 121,1 pada Maret ke 117,8 pada Juni 2025.Eisha melihat pengelolaan APBN seharusnya menjaga keseimbangan ekonomi, bukan sekadar menambah likuiditas yang justru berisiko menciptakan ketidakseimbangan di pasar keuangan. Menurut dia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perlu mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh, karena likuiditas bukan masalah utama dalam perbankan saat ini.Dari sisi indikator perbankan, Eisha melihat indikator ini menunjukkan bahwa likuiditas cukup memadai yaitu LDR masih di 87 persen atau di bawah ambang batas OJK, AL/DPK stabil di 27 persen dan pertumbuhan kredit terbatas karena lemahnya permintaan dan ketidakpastian usaha.Kemudian Eisha juga membeberkan data operasi moneter Bank Indonesia mencapai Rp 991 triliun pada pekan pertama September 2025 naik dari Rp 904 triliun tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan adanya kelebihan likuiditas yang tidak tersalurkan ke sektor kredit, karena sekitar 70 persen dana justru ditempatkan di SRBI yang menawarkan bunga tinggi. Selain itu, penempatan dana bank di SBN juga meningkat menjadi Rp 1.545 triliun.Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada kurangnya likuiditas, tetapi pada lemahnya permintaan kredit, yang dipicu oleh daya beli masyarakat yang menurun dan rendahnya kepercayaan pelaku usaha.Untuk itu, pemerintah perlu mengarahkan kebijakan fiskal guna memulihkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, serta memperbaiki kepercayaan konsumen melalui stimulus yang mendorong konsumsi rumah tangga.Selain itu Eisha juga melihat kebijakan stimulus ekonomi bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh masalah struktural, seperti stagnasi pendapatan riil dan minimnya penciptaan lapangan kerja berkualitas.“Jadi, ingin ditegaskan di sini bahwa kebijakan fiskal saja tidak menjawab dan menyelesaikan hambatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil dengan melakukan injeksi likuiditas pada sektor keuangan. (Saat ini dibutuhkan) structural reform untuk memperbaiki iklim investasi dan usaha sangat mutlak diperlukan untuk meningkatkan kepastian usaha agar dunia usaha terdorong untuk berekspansi,” tutup Eisha.