Keterangan Foto: Ilustrasi reformasi Polri yang harus diprioritaskan Presiden Prabowo.(Ist)JAKARTA – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, mengungkapkan bahwa reformasi Polri harus menjadi salah satu prioritas utama yang tidak bisa ditunda kembali di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.“Agenda pembenahan kepolisian kini berada dalam titik mendesak mengingat sorotan publik yang semakin kuat terhadap integritas, profesionalisme, dan efektivitas kinerja institusi tersebut,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu 28 September 2025.Dia menilai, kasus penyalahgunaan wewenang, lemahnya akuntabilitas, hingga praktik impunitas yang masih terjadi membuat citra Polri di mata masyarakat menurun. Padahal, Polri merupakan institusi kunci yang memegang peran besar dalam menjaga keamanan dalam negeri sekaligus menopang stabilitas nasional.“Reformasi Polri sudah tidak bisa lagi ditunda. Bila Presiden Prabowo ingin agenda besar pemerintah berjalan stabil, maka institusi kepolisian harus dibenahi secara menyeluruh,” imbuhnya.Noor juga menyoroti persoalan maraknya dugaan kasus korupsi dan narkoba di internal kepolisian yang harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab dengan adanya penegakan hukum yang tegas, tanpa pandang bulu, akan memberi pesan moral kuat bahwa institusi kepolisian tidak memberi ruang toleransi terhadap pelanggaran.Menurutnya, upaya memulihkan kepercayaan publik pada kepolisian tidak bisa hanya diukur dari restrukturisasi yang tidak menyentuh perubahan kultur di internal Polri. “Polri perlu hadir secara humanis, cepat tanggap, dan lebih aktif dalam kerja-kerja sosial kemasyarakatan,” tuturnya.Dia menegaskan, keberhasilan agenda besar pemerintahan Prabowo-Gibran akan sulit dicapai jika tidak mereformasi demi mewujudkan Polri yang profesional. “Kita berharap Presiden mampu mewujudkan reformasi Polri ini. Jika tidak, bidang pembangunan maupun stabilitas nasional akan sulit tercapai tanpa adanya Polri yang profesional, bersih, dan dipercaya rakyat,” tutup Noor.