Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025). Foto: Instagram/ @sekretariat.kabinetEvaluasi tengah dilakukan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu didasari sejumlah kasus keracunan yang terjadi dalam program andalan Presiden Prabowo tersebut.Pada Minggu (28/9), Prabowo menggelar rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan.Salah satu menteri yang ikut dalam rapat tersebut adalah Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Ia mengatakan, rapat itu membahas banyak hal, termasuk (MBG)."Oh iya tentu kami laporkan (soal MBG) bahwa kami tadi juga sudah rapat koordinasi. Keselamatan anak-anak Indonesia, anak-anak kita yang paling utama," kata Zulhas usai rapat.Dapur MBG Dipantau BerkalaSeorang siswa menunjukkan menu makan bergizi gratis bulan Ramadhan di SDN Slipi 15, Jakarta, Kamis (6/3/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO Terkait MBG, Zulhas menyebut Puskesmas dan UKS akan dilibatkan untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG secara berkala. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya evaluasi pasca maraknya peristiwa keracunan."Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan Puskesmas di seluruh Tanah Air dan juga UKS untuk ikut secara aktif memantau SPPG secara berkala," kata Zulhas di Kantor Kemenkes, Minggu (28/9).Dia menjelaskan, saat ini, beberapa SPPG yang bermasalah sudah ditutup sementara. Ini dilakukan sebagai upaya evaluasi dan investigasi kasus keracunan yang terjadi.Salah satu evaluasi yang dilakukan adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, hingga kemampuan juru masak. Nantinya, evaluasi ini juga akan dilakukan terhadap seluruh SPPG yang ada.Sebagian Besar Dapur MBG Tak Tersertifikasi SLHSMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kantor Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparanMenteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan sebagian besar SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS)."Saya tahu sebagian besar masih dalam proses," kata Budi di kantornya, Minggu (28/9).Namun, Budi mengaku belum mendapat data lengkap terkait kepemilikan SLHS dari seluruh SPPG yang ada."Datanya belum lengkap ada di saya," ujarnya.Adapun menurut Zulhas, kini setiap SPPG atau dapur MBG diwajibkan memiliki sertifikat itu."Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi syarat, tetapi pasca kejadian harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS, harus," kata Zulhas.Ahli Gizi Dilibatkan Lauk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan 30 siswa keracunan di SDN Taruna Bakti, Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Kamis (25/9/2025). Foto: Dok. kumparanPemerintah akan menyiapkan sejumlah ahli gizi untuk program MBG. "Ahli gizinya sedang saya persiapkan. Untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes," kata Budi Gunadi.Budi menjelaskan, Kemenkes juga akan membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengontrol proses penyiapan hingga penyajian makanan MBG nantinya.Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terulangnya peristiwa keracunan akibat makanan MBG."Kita tadi sudah bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makannya. Mulai dari pemilihan makannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa," ujar Budi."Itu semua sudah kita sepakati akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi," tambah dia.Chef Terlatih dan Alat Rapid Test di DapurKepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor BGN, Jakarta, Senin (22/9/2025). Foto: Widya Islamiati/kumparanKepala BGN Dadan Hindayana menyebut Prabowo meminta dapur MBG dipimpin chef terlatih."Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. Dia menegaskan perlunya peningkatan tata kelola sekaligus memberikan arahan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan," kata Dadan dalam keterangannya, Minggu (28/9)."Pak Presiden juga menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat," sambungnya.Prabowo, kata Dadan, berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman serta tepercaya.Dadan menyampaikan bahwa jumlah SPPG yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.SPPG Bermasalah Ditutup SementaraMenko Pangan Zulkifli Hasan usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparanZulhas menyebut beberapa SPPG yang bermasalah akan ditutup sementara. Penutupan dilakukan dalam rangka evaluasi dan investigasi."SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang bermasalah tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi," kata Zulhas.Zulhas menyebut, salah satu evaluasi dari SPPG adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, hingga kemampuan juru masak. Nantinya, evaluasi ini juga akan dilakukan terhadap seluruh SPPG yang ada.Menurut Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang ada 45 dapur MBG yang tidak sesuai aturan. Sebanyak 40 di antaranya langsung ditutup untuk investigasi dan perbaikan fasilitas selesai.“Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami tutup untuk batas waktu yang tidak kami tentukan,” ujar Nanik dalam konferensi pers, Jumat (26/9).Selain penutupan, BGN juga mengirimkan surat resmi kepada seluruh mitra MBG. Mereka diberi waktu sebulan untuk melengkapi tiga syarat utama, yaitu sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikat kelayakan air bersih.“Kalau dalam waktu sebulan tidak punya tiga sertifikat itu, kami akan menutup,” tegasnya.Mendagri Rakor dengan Kepala Daerah-Kadinkes BesokMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 di Rancamaya, Bogor, Jawa Barat. Foto: Kemendag RIMendagri Tito Karnavian menyebut jajaran kementerian langsung dipanggil untuk membahas rencana perbaikan ke depan MBG. Pada Senin (29/9), pihaknya akan rapat dengan kepala daerah dan dinas terkait."Kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kadisdik, sekda," kata Tito dalam jumpa pers lintas kementerian di Kantor Kemenkes, Minggu (28/9).Tito menyebut, dalam rapat itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin hadir sebagai pengarah. Selain itu, ada juga pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)."Akan dihadiri menkes, berikan arahan teknis, juga ada dari BGN, terus juga Wamendikdasmem karena ada Kadisdik yang hadir," urainya.Tema yang dibahas dalam rapat tersebut terkait antisipasi keracunan MBG. Salah satunya terkait higienitas."Sertifikat laik higienis dan sanitasi, besok jak 8 di Kemendagri, zoom meeting dengan kepala daerah dan seluruh stafnya," tutup dia.