Rini menguraikan lima pilar reformasi pendukung: penataan tata kelola, penyederhanaan birokrasi, sinergi antarkementerian, penguatan SDM ASN, dan optimalisasi anggaran. Digitalisasi pemerintah disebut bukan sekadar otomatisasi, tapi transformasi menuju _digital government_ berbasis outcome. "Birokrasi harus gesit merespons kebutuhan rakyat dengan penguatan sistem pengawasan anti-korupsi," tambahnya, menyoroti arahan Presiden tentang disiplin ASN dan pelayanan publik berbasis teknologi. Forum PKN diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan visi tersebut.