Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: ANTARA)JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup kuat didorong oleh daya beli masyarakat. Dia menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan kontribusi besar dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah seperti pemberian insentif berupa diskon transportasi, termasuk tarif tol, serta penguatan program bantuan sosial. "APBN juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk menjaga daya beli melalui tadi insentif diskon transport baik dalam tol dan juga APBN memberikan penebalan dari bantuan sosial. Ini cukup memberikan dukungan terutama untuk kelompok menengah bawah," ujarnya dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025, Selasa, 5 Agustus. Sri Mulyani menyampaikan berbagai stimulus yang telah disalurkan pemerintah seperti pencairan bantuan sosial (bansos), subsidi upah, hingga pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. "Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah. Ini langsung masuk ke dalam akunnya masing-masing pekerja formal dan tentu ini langsung menciptakan juga multiplier melalui konsumsi rumah tangga. Selain itu pada kuartal ke-2 dilakukan pencairan gaji ke-13 yang nilainya cukup signifikan lebih dari Rp37 triliun," ujarnya. Namun demikian, ia mengakui, konsumsi pemerintah pada kuartal II 2025 masih mencatatkan kontraksi sebesar 0,33 persen secara tahunan.Menurutnya, kontraksi ini bukan disebabkan oleh rendahnya belanja Kementerian dan Lembaga saat ini, melainkan karena tingginya pengeluaran APBN pada periode yang sama tahun lalu, yang dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemilu."Kalau sekarang masih kontraksi itu karena baseline-nya tahun lalu cukup tinggi. Meskipun demikian sebetulnya kami mengharapkan di kuartal ke-2 sudah mulai positif," ucapnya.Sri Mulyani juga menambahkan bahwa pada kuartal I dan II tahun ini, banyak Kementerian dan Lembaga masih melakukan penyesuaian anggaran, yang turut berdampak pada rendahnya tingkat konsumsi pemerintah."Estimasi kami sebetulnya di sekitar 0,2 persen. Jadi BPS mengeluarkan dengan kontraksi 0,33 ini berarti kita harus bekerja lebih keras dari seluruh kementerian, lembaga, serta pemda untuk bisa mengakselerasi belanjanya," jelasnya.