Pekerja lokal di sebuah entitas ekonomi toko kue dengan ramah melayani para konsumen. Sumber: dokumentasi pribadiSekitar satu dekade lalu, saat masih rutin bepergian ke Bandung, saya mencium sebuah keanehan. Ekonomi di Paris van Java tampak riuh. Perkantoran tumbuh subur, kafe menjamur, hotel berdiri hampir di setiap sudut. Kota ini hidup, bergerak, dan mengilap. Namun di balik gemerlap itu, ada yang janggal. Pekerja di front office hotel berwajah rupawan, pramusaji tampil menawan, petugas keamanan tegap dan atletis. Wajah-wajah lokal memang ada di sana. Tapi mereka seperti sekadar etalase. Bertugas menyambut, tersenyum, berdiri di depan. Sementara kendali, kepemilikan, dan keputusan strategis berada di tangan yang lain.Fenomena ini tidak hanya terjadi di Bandung. Di banyak kota yang bertumbuh pesat. Dari kota wisata seperti Bandung, kawasan tambang seperti Morowali, hingga kota industri dan wisata di Jawa Timur seperti Batu, wajah lokal kerap hadir sebagai simbol partisipasi, bukan sebagai pengendali arah ekonomi.Antara Pertumbuhan dan KetimpanganSecara makro, ekonomi daerah memang tumbuh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan banyak kota sekunder di Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir, terutama didorong sektor jasa, pariwisata, dan perdagangan.Namun pertumbuhan tidak selalu identik dengan pemerataan. Konsep ini sudah lama dijelaskan dalam teori “growth without equity”. Ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz, dalam berbagai karyanya menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa saja tinggi, tetapi jika struktur kepemilikan dan akses terhadap aset produktif timpang, maka manfaatnya hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.Di banyak kota berkembang, investasi masuk dari luar daerah. Modal, manajemen, hingga jejaring bisnis dikendalikan oleh pemilik yang tidak selalu berasal dari komunitas setempat (baca: warga lokal). Akamsi (anak kampung sini) kemudian lebih banyak terserap sebagai tenaga kerja level operasional seperti frontliner, cleaning service, keamanan, driver, bahkan tukang parkir.Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini mendekati apa yang disebut dependency theory. Di mana wilayah pinggiran (periphery) menjadi pasar dan penyedia tenaga kerja bagi pusat modal (core). Relasi ini tidak selalu eksploitatif secara kasat mata, tetapi menciptakan ketergantungan struktural.Komodifikasi Fisik dan Pasar Kerja EstetisAda fenomena lain yang menarik, yaitu “lookism” dalam dunia kerja. Sejumlah riset di jurnal manajemen sumber daya manusia menunjukkan bahwa daya tarik fisik dapat memengaruhi peluang kerja, terutama pada sektor jasa yang berorientasi pada pelanggan.Dalam konteks kota-kota yang berkembang lewat sektor hospitality, wajah lokal kerap dijadikan representasi keramahan daerah. Namun peran ini sering berhenti pada fungsi simbolik. Mereka diposisikan di “depan”, menjadi wajah yang menjual suasana dan citra. Sementara keputusan bisnis tetap diambil oleh struktur manajemen yang tidak selalu melibatkan mereka secara substantif.Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa peningkatan keterampilan dan peluang naik jabatan, warga lokal bisa terjebak di pekerjaan level bawah saja. Ada jarak yang sulit ditembus antara pekerjaan biasa dan posisi strategis. Akibatnya, mereka sulit naik kelas menjadi manajer, pengambil keputusan, atau bahkan pemilik usaha. Contoh dari Daerah LainDi kawasan industri nikel seperti Morowali, lonjakan investasi besar menciptakan ribuan lapangan kerja. Namun berbagai laporan menunjukkan sebagian posisi strategis dan teknis tinggi diisi tenaga kerja dari luar daerah, bahkan luar negeri. Masyarakat lokal lebih banyak terserap pada pekerjaan dengan keterampilan dasar.Di kota-kota wisata seperti Bandung atau Yogyakarta, pertumbuhan hotel dan kafe memang menyerap tenaga kerja lokal. Namun kepemilikan jaringan hotel, merek besar, hingga manajemen profesional seringkali terkonsentrasi pada investor skala nasional atau internasional.Pekerja lokal bertugas sebagai barista. Berada di garis depan di cafe yang menjamur di di Indonesia, tidak terkecuali di daerah kecil seperti Tulungagung. Sumber: dokumentasi pribadiHal serupa bisa kita lihat di banyak daerah kecil yang mulai tumbuh. Tulungagung, misalnya, mengalami pertumbuhan sektor jasa dan kuliner dalam beberapa tahun terakhir. Anak-anak muda lokal bekerja sebagai barista, kasir, atau pelayan. Itu baik. Namun pertanyaannya berapa banyak yang naik menjadi manajer? Berapa yang menjadi mitra usaha? Berapa yang menjadi pemilik?Jika jawabannya kecil, maka kita patut bertanya, apakah kita hanya menjadi penonton di rumah sendiri?Mengapa Ini Terjadi?Ada beberapa penjelasan teoretis. Pertama, teori human capital dari Gary Becker menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan menentukan produktivitas dan posisi tawar tenaga kerja. Jika masyarakat lokal tidak memiliki akses pada pendidikan dan pelatihan berkualitas, maka mereka cenderung terjebak pada pekerjaan bernilai tambah rendah.Kedua, teori institutional economics menekankan pentingnya institusi lokal baik berupa aturan main, jaringan usaha, koperasi, asosiasi dalam menentukan siapa yang menikmati hasil pembangunan. Penelitian Ostrom (1990) menunjukkan bahwa komunitas dengan tata kelola lokal yang kuat lebih mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan inklusif. Jika kelembagaan ekonomi lokal lemah, maka modal eksternal akan lebih dominan.Ketiga, dari perspektif urban studies, kota-kota berkembang sering mengalami apa yang disebut enclave economy. Kawasan ekonomi yang tumbuh pesat tetapi tidak sepenuhnya terintegrasi dengan struktur sosial-ekonomi lokal.Jalan Keluar: Dari Etalase ke PengendaliSolusinya tentu tidak sesederhana menolak investasi luar. Kota tetap membutuhkan modal dan jejaring yang lebih luas. Namun ada beberapa pendekatan berbasis teori yang bisa dipertimbangkan. Pertama, penguatan human capital. Investasi pada pendidikan vokasi, sertifikasi profesi, dan pelatihan manajerial berbasis kebutuhan industri lokal. Ini selaras dengan teori human capital, semakin tinggi kompetensi, semakin kuat posisi tawar.Kedua, kebijakan local content dan kemitraan Pemerintah daerah dapat mendorong regulasi atau insentif agar investor bermitra dengan pelaku usaha lokal, termasuk transfer pengetahuan dan peluang kepemilikan saham.Ketiga, penguatan institusi ekonomi lokal. Koperasi modern, BUMDes, atau asosiasi pengusaha muda bisa menjadi kendaraan kolektif untuk meningkatkan daya tawar komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Ostrom tentang pentingnya tata kelola lokal.Empat, akses pembiayaan bagi wirausaha lokal. Tanpa akses modal, mimpi menjadi “pemilik di istana sendiri” hanya akan menjadi slogan. Skema kredit mikro, inkubator bisnis, dan pendampingan usaha dapat mendorong transformasi dari pekerja menjadi entrepreneur.Pertumbuhan ekonomi memang penting. Tapi pertumbuhan tanpa pemerataan serta peningkatan kapasitas dan kepemilikan lokal hanya akan melahirkan paradoks, kota makin megah, tetapi warganya tetap di posisi pinggir.Kita tentu tidak ingin anak-anak muda di kota-kota yang sedang tumbuh hanya menjadi dekorasi pembangunan. Mereka berhak bukan sekadar tersenyum di lobi, tetapi duduk di ruang rapat. Bukan sekadar menjaga parkir, tetapi memiliki saham.Karena pada akhirnya, pembangunan yang adil bukan hanya tentang berapa banyak lapangan kerja tercipta. Tapi tentang siapa yang memegang kendali, siapa yang memiliki, dan siapa yang menentukan arah masa depan kota itu sendiri.Jangan sampai kita megah di atas kertas, tetapi tetap tidak mampu menjadi raja di rumah sendiri.