Ilustrasi efisiensi anggaran. Foto: Grok AIAda satu istilah yang mengemuka dalam lanskap kebijakan fiskal Indonesia tahun 2025: efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto—melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025—memerintahkan peninjauan dan pemangkasan belanja negara dalam skala besar.Pemerintah menyebut angka efisiensi yang ditargetkan mencapai Rp306,695 triliun, angka yang bukan kecil dalam struktur APBN. Kebijakan ini memantik dua respons sekaligus: pujian atas kedisiplinan fiskal dan kekhawatiran atas dampak sosialnya.Namun di balik perdebatan teknokratis itu, terdapat satu refleksi yang lebih dalam: Efisiensi anggaran sesungguhnya dapat dibaca sebagai “puasa kolektif” negara—sebuah latihan pengendalian diri dalam pengelolaan keuangan publik demi tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan rakyat.Efisiensi Anggaran: Disiplin Fiskal atau Sekadar Pemangkasan?Ketika Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan, arah kebijakan fiskal Indonesia memasuki fase baru. Pemerintah memerintahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap belanja negara. Anggaran yang dinilai tidak mendesak, tidak produktif, atau tidak berdampak langsung pada masyarakat diminta untuk dipangkas atau direalokasi.Berdasarkan dokumen resmi pemerintah, target efisiensi mencapai Rp306,695 triliun, terdiri dari pemangkasan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan pengurangan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. Di atas kertas, efisiensi ini diarahkan pada belanja operasional yang selama ini dianggap membengkak: perjalanan dinas yang berulang, rapat-rapat seremonial, pengadaan barang yang kurang menjadi prioritas, hingga berbagai pos administratif yang tidak memiliki dampak langsung pada pelayanan publik.Ilustrasi belanja. Foto: ShutterstockPemerintah menegaskan bahwa dana yang dihemat tidak akan “menghilang”, tetapi dialihkan ke program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).Dalam konteks ekonomi makro, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya rasionalisasi fiskal. Negara yang ingin kuat secara ekonomi tidak boleh membiarkan pemborosan struktural terus berlangsung. Dalam logika manajemen publik modern, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki justifikasi manfaat.Namun, efisiensi bukan konsep yang steril dari kritik. Sejumlah akademisi mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran dalam skala besar harus dilakukan dengan kehati-hatian luar biasa.Belanja negara tidak hanya mencakup perjalanan dinas atau rapat formal, tetapi juga layanan pendidikan, kesehatan, dan dukungan sosial yang sangat sensitif terhadap pemotongan. Tanpa evaluasi dampak yang cermat, efisiensi bisa berubah menjadi austerity—penghematan yang justru menekan kualitas layanan publik.Reaksi publik pada 2025—termasuk gelombang protes mahasiswa—menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya ingin mendengar klaim penghematan, tetapi juga ingin mengetahui secara transparan ke mana dana itu dialihkan dan bagaimana dampaknya terhadap kelompok rentan. Di sinilah tantangan terbesar kebijakan ini berada: membuktikan bahwa efisiensi adalah alat untuk memperkuat negara.Puasa dan Hikmahnya: Disiplin, Empati, dan Orientasi MoralUntuk memahami dimensi etis dari efisiensi anggaran, kita perlu menoleh pada konsep puasa. Dalam tradisi Islam, puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, melainkan juga latihan komprehensif dalam pengendalian diri.Ilustrasi Al-Quran. Foto: Iqbal nuril anwar/ShutterstockAl-Qur’an menyatakan bahwa puasa diwajibkan agar manusia mencapai ketakwaan. Ketakwaan dalam pengertian ini bukan hanya religiusitas ritual, melainkan juga kesadaran moral yang membentuk perilaku. Puasa melatih manusia untuk menunda kepuasan jangka pendek demi tujuan yang lebih tinggi. Ia mengajarkan disiplin, kesabaran, dan kesadaran akan batas.Dalam literatur klasik, para ulama menekankan bahwa puasa memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Secara spiritual, puasa membersihkan niat dan memperhalus hati. Secara sosial, puasa menumbuhkan empati karena seseorang merasakan secara langsung pengalaman lapar yang biasa dialami oleh kaum miskin.Hikmah puasa tidak berhenti pada ranah individual. Ia membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya solidaritas. Dari puasa lahir kewajiban zakat fitrah; dari pengalaman lapar lahir dorongan untuk berbagi. Dengan demikian, puasa adalah praktik spiritual yang berdampak sosial.Di sinilah relevansi metafora “puasa anggaran” menemukan pijakannya. Jika individu dilatih menahan konsumsi demi kematangan moral, negara pun dapat dilatih menahan pemborosan demi kesejahteraan publik.Puasa mengajarkan bahwa tidak semua yang bisa dinikmati harus dinikmati. Efisiensi mengajarkan bahwa tidak semua yang bisa dibelanjakan harus dibelanjakan.Namun, ada satu pelajaran penting dari puasa: esensi ibadah ini bukan pada lapar itu sendiri, melainkan pada transformasi karakter yang dihasilkannya.Ilustrasi efisiensi. Foto: Dok. ChatGPTPuasa yang hanya menahan makan tanpa mengubah perilaku adalah puasa yang hampa. Demikian pula efisiensi yang hanya memotong angka tanpa meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah efisiensi yang kehilangan ruhnya.Harmoni antara Disiplin Fiskal dan Etika PuasaKetika kebijakan efisiensi dibaca dalam kerangka hikmah puasa, kita menemukan tiga lapis harmoni yang menarik.Pertama, harmoni dalam disiplin. Puasa adalah disiplin spiritual; efisiensi adalah disiplin fiskal. Keduanya menuntut kemampuan menahan diri. Dalam konteks birokrasi, menahan diri berarti menolak kebiasaan belanja yang tidak produktif dan membangun budaya akuntabilitas.Kedua, harmoni dalam orientasi sosial. Puasa mendorong empati terhadap yang lemah; efisiensi yang sehat mendorong realokasi anggaran kepada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.Jika dana yang dihemat benar-benar dialihkan ke peningkatan gizi anak, perbaikan layanan kesehatan, dan penguatan pendidikan, efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan juga redistribusi keadilan.Ketiga, harmoni dalam niat dan akuntabilitas. Dalam agama, amal dinilai dari niat. Dalam kebijakan publik, niat tecermin dalam transparansi dan tanggung jawab. Negara yang “berpuasa” dari pemborosan harus menunjukkan kepada publik bahwa hasil penghematan benar-benar kembali kepada rakyat.Ilustrasi mengatur anggaran. Foto: ShutterstockNamun, harmoni ini bersyarat. Ia hanya akan terwujud jika kebijakan efisiensi dijalankan dengan keterbukaan data, evaluasi dampak yang objektif, dan partisipasi publik. Tanpa itu, metafora puasa akan berubah menjadi simbol kosong.Seperti puasa, efisiensi menuntut disiplin, kejujuran, dan orientasi pada kebaikan yang lebih luas.PenutupDi tengah ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan nasional yang besar, negara dituntut untuk cermat dalam mengelola keuangannya. Efisiensi anggaran adalah upaya untuk menunjukkan bahwa negara mampu menahan diri dari pemborosan dan memusatkan energi pada prioritas strategis.Namun, kebijakan ini akan diukur bukan dari besarnya angka yang dipangkas, melainkan dari besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat. Apakah kualitas pendidikan meningkat? Apakah layanan kesehatan membaik? Apakah program gizi benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan? Di situlah ukuran sejati dari efisiensi.Puasa mengajarkan bahwa menahan diri bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Ia adalah keputusan sadar untuk memilih yang lebih penting daripada yang sekadar menyenangkan. Jika efisiensi anggaran dijalankan dengan semangat yang sama: disiplin, empati, dan tanggung jawab—ia dapat menjadi fondasi tata kelola yang lebih matang.Negara yang kuat bukan negara yang boros, melainkan negara yang tahu kapan harus berhemat dan untuk siapa hasil penghematan itu diperuntukkan. Di sanalah “puasa anggaran” menemukan makna terdalamnya: bukan sekadar pengurangan belanja, melainkan juga transformasi moral dalam pengelolaan keuangan publik.