Kepulan asap membubung setelah ledakan yang dilaporkan terjadi di Teheran pada Sabtu, (28/2/2026). Foto: Atta Kenare/AFPKETIKA ketegangan militer yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran pecah, perhatian dunia segera tertuju ke satu kawasan strategis, Selat Hormuz. Bukan tanpa alasan, karena saat ini sekitar 20 persen perdagangan minyak global (setara kurang lebih 17–20 juta barel per hari) melintas di selat sempit yang menjadi wilayah Iran itu. Gangguan kecil saja sudah cukup untuk mengguncang harga minyak dunia. Dan ketika harga energi melonjak, Indonesia hampir selalu ikut terpapar uap panasnya.Secara struktural, sudah bertahun-tahun Indonesia bukan lagi negara eksportir bersih (nett exporter) minyak bumi. Indonesia sudah lama menjadi negara pengimpor neto. Data perdagangan terbaru menunjukkan nilai impor migas Indonesia berada pada kisaran US$2–3 miliar per bulan, dengan defisit neraca migas yang kerap menembus US$1 miliar setiap bulan. Dalam setahun, total impor BBM dan produk minyak bisa melampaui US$20 miliar. Angka-angka ini menjelaskan satu hal, setiap kenaikan harga minyak global langsung memperbesar tagihan impor nasional.Bayangkan skenario sederhana, jika harga minyak mentah Brent terdorong dari kisaran US$80 per barel ke US$110 akibat krisis di Timur Tengah, kenaikan US$30 itu berarti tambahan biaya miliaran dolar dalam setahun bagi negara pengimpor minyak seperti Indonesia. Defisit neraca migas pun melebar, surplus perdagangan tergerus, dan tekanan terhadap neraca pembayaran juga meningkat.Masalahnya tidak berhenti di situ. Lonjakan harga minyak dunia hampir pasti akan berimbas ke inflasi. BBM adalah komponen strategis dalam struktur biaya ekonomi di Indonesia. Transportasi, distribusi pangan, logistik antarpulau, semuanya sangat bergantung pada energi fosil itu. Jika pemerintah memilih menahan harga domestik melalui subsidi, maka bebannya akan berpindah ke APBN. Jika harga disesuaikan, daya beli masyarakat yang terpukul.Pengalaman krisis energi 2022 telah memberi pelajaran mahal. Saat harga minyak melonjak akibat perang Rusia–Ukraina, belanja subsidi dan kompensasi energi Indonesia membengkak hingga ratusan triliun rupiah. Ruang fiskal menyempit, memaksa realokasi anggaran. Dalam kondisi fiskal yang kini juga menghadapi tantangan pembiayaan dan beban utang, lonjakan harga energi baru akan mempersempit fleksibilitas kebijakan.Tekanan berikutnya datang dari nilai tukar. Krisis geopolitik biasanya memicu flight to quality, investor global menarik dana dari emerging markets dan memburu dolar AS serta obligasi pemerintah Amerika. Rupiah pun tertekan. Depresiasi rupiah mempermahal impor energi dan bahan baku, menciptakan efek ganda terhadap inflasi. Setiap pelemahan Rp100–200 per dolar bisa berarti tambahan beban yang signifikan dalam pembayaran impor dan utang luar negeri.Dalam kondisi seperti ini, Bank Indonesia berada dalam dilema klasik. Di satu sisi, inflasi dan tekanan nilai tukar menuntut pengetatan suku bunga untuk menjaga stabilitas. Di sisi lain, kenaikan suku bunga berisiko menahan pertumbuhan ekonomi yang sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga dan kredit. Kombinasi pertumbuhan melambat dan inflasi meningkat (stagflasi ringan) bukan skenario yang mustahil jika krisis berkepanjangan.Sebagian pihak mungkin berargumen bahwa Indonesia malah diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas energi seperti batu bara. Memang, penerimaan ekspor nonmigas bisa terdorong naik. Namun keuntungan itu tidak otomatis dapat menutup defisit migas dan tekanan fiskal. Struktur ekspor Indonesia masih rentan terhadap volatilitas harga global. Lagi pula, lonjakan komoditas bersifat siklikal dan sering kali temporer.Hal yang lebih berbahaya adalah perubahan ekspektasi. Ketika psikologi pasar meyakini konflik akan meluas dan pasokan energi terganggu dalam jangka panjang, harga energi bisa overshoot jauh di atas fundamental. Dunia usaha menahan ekspansi, investor meminta premi risiko lebih tinggi untuk memegang obligasi Indonesia, dan biaya pembiayaan meningkat. Dalam konteks ini, stabilitas bukan hanya soal angka-angka, tetapi juga soal kepercayaan.Krisis di Timur Tengah seharusnya menjadi alarm struktural. Ketergantungan Indonesia pada impor BBM dan produk minyak menunjukkan bahwa ketahanan energi masih rapuh. Upaya peningkatan kapasitas kilang domestik dan diversifikasi energi memang berjalan, tetapi belum cukup untuk membuat ekonomi kebal dari gejolak global.Api yang membara di Teheran mungkin jaraknya jauh dari Nusantara. Namun dalam ekonomi global yang terintegrasi, jarak geografis tidak lagi identik dengan jarak dampak. Ketika kawasan itu bergejolak, harga energi melonjak, rupiah bergetar, inflasi mengintai, dan ruang fiskal menyempit. Pada akhirnya, bara krisis global itu bisa terasa langsung di kantong rakyat. Seberapa siap kita menghadapi gelombang panas berikutnya?