Bendera Korea Selatan. (Foto: Chris Boland, under the Unsplash license)Gelombang solidaritas digital Asia Tenggara yang muncul setelah polemik konser K-pop di Malaysia menandai babak baru dalam relasi budaya kawasan dengan Korea Selatan. Apa yang awalnya tampak sebagai perdebatan teknis soal etika dan aturan konser, berubah menjadi percakapan lebih luas tentang rasisme, hierarki kultural, dan martabat regional. Awal kejadian yang memicu solidaritas SEAblings bermula dari konser DAY6 pada 31 Januari 2026 di Kuala Lumpur, ketika beredar video seorang operator fansite asal Korea yang diduga menyelundupkan kamera profesional ke dalam venue meski ada larangan tegas dari panitia. Video tersebut memicu perdebatan sengit di media sosial: sebagian warganet Korea Selatan (Knetz) menilai penyebaran wajah individu itu melanggar privasi, sementara penggemar Malaysia menegaskan pentingnya menghormati aturan lokal. Ketegangan meningkat setelah muncul komentar bernada merendahkan terhadap penggemar Asia Tenggara, yang kemudian memantik gelombang solidaritas digital lintas negara di kawasan dan melahirkan istilah “SEAblings.”Seperti yang ditulis The Jakarta Post dalam artikel berjudul “SEAblings unite online against racist attacks from Knetz” (21 Februari 2026), respons warganet Asia Tenggara terhadap komentar merendahkan dari sebagian Knetz justru melahirkan solidaritas lintas negara yang jarang terjadi sebelumnya. Istilah “SEAblings” pun mengemuka sebagai simbol persaudaraan digital Asia Tenggara.Fandom dan Politik MartabatSelama ini fandom K-pop sering dipersepsikan sebagai ruang hiburan yang cair, penuh ekspresi kreatif, dan jauh dari persoalan politik. Namun kenyataannya, fandom adalah ruang sosial yang sarat makna. Di dalamnya ada relasi kuasa, negosiasi identitas, bahkan pertaruhan harga diri kolektif. Ketika sebagian warganet Korea Selatan menyarankan agar penggemar Asia Tenggara “mendukung artis negara sendiri saja”, pernyataan itu bukan sekadar komentar spontan, melainkan cerminan persepsi hierarkis dalam arus globalisasi budaya.Asia Tenggara selama dua dekade terakhir menjadi salah satu pasar terbesar K-pop. Tiket konser terjual habis dalam hitungan menit di Jakarta dan Bangkok. Album fisik dan streaming digital menunjukkan loyalitas yang luar biasa. Namun solidaritas SEAblings menunjukkan bahwa generasi muda kawasan ini tidak lagi puas menjadi konsumen pasif. Mereka ingin diakui sebagai bagian setara dalam ekosistem budaya global.Di ruang digital, respons kolektif itu menjadi bentuk symbolic resistance. Bukan dalam arti menolak K-pop, melainkan menegaskan bahwa kecintaan pada budaya Korea tidak berarti menerima perlakuan merendahkan. Fandom yang dulu dilihat apolitis kini berubah menjadi komunitas dengan kesadaran sosial. Ini adalah transformasi penting dalam lanskap budaya populer Asia.Soft Power Korea di Ujung UjianKeberhasilan global Korea Selatan selama ini bertumpu pada kekuatan soft power. Musik, film, drama, dan gaya hidup membangun citra negara yang modern, kreatif, dan inklusif. Namun soft power bukan sekadar ekspor konten; ia adalah relasi emosional antara produsen dan audiens. Ketika audiens merasa tidak dihargai, relasi itu terancam retak.Peristiwa ini menjadi ujian strategis bagi masa depan budaya Korea sendiri. Dunia kini berada dalam fase globalisasi yang semakin sensitif terhadap isu identitas dan diskriminasi. Komunitas daring memiliki daya amplifikasi luar biasa. Komentar yang dulu mungkin berhenti di forum kecil kini dapat menyebar lintas negara dalam hitungan jam. Jika sebagian Knetz gagal merefleksikan dampak ucapannya, citra inklusif Hallyu dapat terkikis.Implikasinya cukup serius. Pertama, industri hiburan Korea perlu semakin memperkuat pendidikan lintas budaya, baik bagi artis maupun komunitas penggemar. Kedua, negara dan agensi perlu memahami bahwa pasar Asia Tenggara bukan hanya ladang ekonomi, melainkan mitra strategis. Ketiga, jika ketegangan semacam ini berulang tanpa penyelesaian, preferensi audiens global bisa bergeser ke alternatif lain, termasuk produksi budaya regional yang semakin percaya diri.Di era multipolar, soft power tidak lagi bisa bersandar pada dominasi simbolik. Ia harus dibangun di atas prinsip resiprositas dan penghormatan. Masa depan budaya Korea sangat ditentukan oleh kemampuannya membaca dinamika ini secara dewasa dan responsif.Indonesia dan Masa Depan Identitas ASEANBagi ASEAN, terutama Indonesia, solidaritas SEAblings memiliki arti strategis. Indonesia adalah salah satu episentrum penggemar K-pop terbesar di dunia. Namun peristiwa ini membuka ruang refleksi: sampai kapan Asia Tenggara akan terus berada pada posisi pasar, bukan produsen utama budaya global?Kesadaran kolektif yang muncul menunjukkan potensi lahirnya ASEAN cultural consciousness. Solidaritas digital lintas negara dapat menjadi fondasi bagi kerja sama budaya yang lebih terstruktur. Indonesia, dengan populasi muda yang besar dan penetrasi internet yang tinggi, memiliki modal kuat untuk mendorong transformasi ini.Implikasinya bagi masa depan Indonesia cukup jelas. Pertama, penguatan industri kreatif lokal harus menjadi agenda strategis, bukan sekadar wacana. Musik, film, animasi, dan konten digital Indonesia perlu didukung secara sistemik agar mampu bersaing di tingkat regional dan global. Kedua, literasi digital dan etika bermedia perlu diperkuat agar solidaritas tidak berubah menjadi chauvinisme sempit. Ketiga, diplomasi budaya ASEAN dapat diarahkan pada kolaborasi lintas negara yang setara, bukan hanya mengikuti arus dominan dari luar kawasan.Jika momentum ini dikelola dengan baik, Asia Tenggara dapat bertransformasi dari objek globalisasi menjadi subjek aktif yang membentuk arus budaya. Hubungan dengan Korea Selatan pun dapat berkembang lebih sehat—bukan relasi pusat-pinggiran, melainkan kemitraan kreatif yang saling menguntungkan.Fenomena SEAblings adalah cermin zaman. Generasi muda Asia Tenggara mencintai K-pop, tetapi mereka juga mencintai martabatnya sendiri. Globalisasi budaya di abad ke-21 tidak lagi sepihak. Ia adalah percakapan yang menuntut kesetaraan. Masa depan budaya Korea dan ASEAN—khususnya Indonesia—akan sangat ditentukan oleh kemampuan keduanya untuk menjadikan solidaritas ini bukan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai pijakan menuju kolaborasi yang lebih adil dan beradab.