Ilustrasi Telegram. Foto: Mojahid Mottakin/ShutterstockRusia meningkatkan tekanan terhadap aplikasi pesan instan Telegram dengan membuka penyelidikan pidana terhadap pendirinya, Pavel Durov. Pemerintah menuduh platform tersebut terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan terorisme dan ancaman keamanan nasional.Dilansir Reuters, langkah ini menjadi bagian dari upaya Rusia untuk membatasi Telegram yang memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif dan digunakan luas di Rusia maupun Ukraina serta mendorong puluhan juta warganya beralih ke aplikasi alternatif yang didukung negara bernama MAX.Belum ada tanggapan baik dari Telegram maupun Durov terkait tuduhan tersebut. Selama ini, Telegram berulang kali membantah tudingan Rusia bahwa platformnya menjadi sarang aktivitas kriminal atau telah disusupi oleh intelijen Barat dan Ukraina.Surat kabar resmi pemerintah Rusia, Rossiyskaya Gazeta, mempublikasikan artikel sepanjang 1.500 kata yang disebut berdasarkan materi dari Federal Security Service (FSB). Dalam laporan itu, Telegram dituduh sebagai “alat ancaman hibrida”.“Perbuatan kepala Telegram, P. Durov, sedang diselidiki sebagai bagian dari kasus pidana berdasarkan Pasal 205.1 ayat 1.1 KUHP Rusia (membantu aktivitas teroris),” tulis media tersebut.Rossiyskaya Gazeta juga menyebut Telegram telah menjadi alat aliansi militer NATO dan Ukraina, digunakan secara luas oleh kelompok radikal dan teroris, serta menimbulkan ancaman bagi masyarakat kami.Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan otoritas telah mencatat banyak materi di Telegram yang berpotensi mengancam Rusia.“Banyak pelanggaran dan ketidaksiapan administrasi Telegram untuk bekerja sama dengan otoritas kami telah tercatat. Otoritas terkait mengambil langkah yang dianggap perlu,” ujarnya sebagaimana dikutip Reuters.Ilustrasi Rusia. Foto: ShutterstockRusia Perketat Pengawasan DigitalEmpat tahun setelah perang paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II pecah, Rusia memperluas kewenangan represifnya dan membangun sistem pengawasan digital yang lebih canggih, dengan model yang disebut-sebut menyerupai China.Pejabat Rusia menyatakan pembatasan terhadap virtual private networks (VPN) dan aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram demi keamanan nasional. Di sisi lain, badan intelijen Barat menyebut ancaman Rusia saat ini sebagai yang terbesar sejak Perang Dingin. Mereka mengakui berupaya merekrut agen di Rusia, namun membantah memiliki tujuan menghancurkan negara tersebut.Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia memperketat kendali atas Telegram, mulai dari memperlambat panggilan suara dan video hingga sempat memblokir aplikasi tersebut bagi sebagian pengguna awal bulan ini. Meski demikian, hingga kemarin Selasa (24/2) Telegram masih dapat diakses di sana.Sejak diluncurkan pada 2013, Telegram menjadi salah satu sumber informasi paling penting di Rusia, termasuk bagi tentara di kedua sisi garis depan sepanjang 1.200 kilometer di Ukraina timur. Telegram digunakan oleh Kremlin, blogger pro-perang Rusia, propagandis pro-Vladimir Putin, kelompok oposisi anti-Putin di luar negeri, oposisi nasionalis yang berkembang, hingga pejabat Ukraina termasuk Presiden Volodymyr Zelenskiy.Pavel Durov, CEO Telegram. Foto: Albert Gea/REUTERS Durov (41), miliarder kelahiran Leningrad menegaskan upaya Rusia membatasi Telegram akan gagal.“Rusia membatasi akses ke Telegram untuk memaksa warganya menggunakan aplikasi yang dikendalikan negara, dibangun untuk pengawasan dan sensor politik,” tulis Durov pada 11 Februari.Ia menambahkan, Telegram akan tetap berdiri untuk kebebasan dan privasi, terlepas dari tekanan yang ada. Durov meninggalkan Rusia pada 2014 setelah menolak permintaan pemerintah untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial VK yang ia dirikan. Kini ia tinggal di Uni Emirat Arab.Ia juga kerap mengkritik pembatasan digital di Eropa dan Rusia. Setelah ditangkap di Bandara Le Bourget, Paris, pada 2024, Durov menuding intelijen Prancis berupaya memaksanya menyensor konten tertentu di Telegram. Ia diizinkan meninggalkan Prancis pada 2025 sementara penyelidikan masih berlangsung.Durov, yang menyebut pandangan politiknya sebagai libertarian, bahkan menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha mengubah Uni Eropa menjadi “gulag digital”.Sementara itu, FSB menuduh angkatan bersenjata dan badan intelijen Ukraina memanfaatkan Telegram untuk mengumpulkan data, termasuk dari penggunaan aplikasi tersebut oleh tentara Rusia.Langkah Rusia ini menandai babak baru dalam pertarungan panjang antara negara dan platform digital global, di tengah perang, sanksi, dan pertarungan narasi yang semakin intens di ranah siber.