Warga Nigeria memanggul bendera sebagai bagian dari protes pada Oktober 2020. Foto: Emmanuel Ikwuegbu/UnsplashGelombang kekerasan terbaru di Nigeria kembali memicu perdebatan politik dalam negeri, terutama setelah Abuja memperdalam kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat di tengah kritik tajam dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.Pemerintah Nigeria kini berada dalam posisi sulit: menghadapi tekanan keamanan yang nyata di lapangan sekaligus mengelola sensitivitas politik terkait narasi konflik berbasis agama.Tekanan itu menguat setelah laporan media internasional menyebut sedikitnya 50 orang tewas ketika pria bersenjata bermotor menyerang desa-desa di barat laut Nigeria pada akhir Februari 2026 (Al Jazeera, 2026). Serangan tersebut menambah daftar panjang kekerasan bandit yang dalam beberapa tahun terakhir terus menggerus stabilitas kawasan.Kontradiksi Narasi Global dan Realita Dalam Negeri NigeriaBerbeda dari narasi yang kerap muncul di tingkat global—yang juga memunculkan kritik dari Trump—yang dalam beberapa pernyataan publik menyoroti pembunuhan terhadap komunitas Kristen dan mendesak pemerintah Abuja meningkatkan perlindungan terhadap minoritas agama; realita dan data keamanan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah yang paling terdampak justru merupakan provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim.Termasuk dalam hal ini adalah negara bagian seperti Zamfara, Katsina, dan Sokoto di Nigeria Barat Laut yang selama ini menjadi episentrum serangan bandit bersenjata, penculikan massal, dan penyerangan desa (International Crisis Group, 2023).Salah satu aktivitas warga di Daura, negara bagian Katsina, Nigeria bagian utara. Foto: Ahmad Jaafar/UnsplashMenurut berbagai estimasi lembaga pemantau konflik, lebih dari 8.000 orang telah tewas akibat kekerasan bandit di barat laut Nigeria sejak sekitar 2018, sementara ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi dari wilayah pedesaan (ACLED, 2024).Temuan ini memperkuat argumen banyak analis bahwa kekerasan di Nigeria bagian utara tidak dapat direduksi sebagai konflik sektarian semata. Konteks inilah yang membuat kritik Trump sebelumnya memicu respons defensif dari sebagian elite Nigeria. Pejabat Nigeria menegaskan bahwa ancaman utama berasal dari jaringan bandit kriminal dan kelompok bersenjata non-negara, bukan konflik agama murni.Di tengah tekanan tersebut, pemerintah Nigeria tetap melanjutkan pendalaman kerja sama pertahanan dengan Washington. Kolaborasi ini mencakup pelatihan kontraterorisme, peningkatan berbagi intelijen, serta dukungan logistik dan teknologi militer (US Department of State, 2024).Bagi Abuja, langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat kapasitas keamanan untuk menghadapi kompleksitas ancaman di wilayah utara.Meski demikian, respons domestik di Nigeria tidak sepenuhnya solid. Sejumlah kalangan pro-pemerintah menilai kemitraan dengan AS penting untuk menutup kesenjangan kemampuan militer, terutama dalam menghadapi bandit dan bahkan ancaman kelompok bersenjata yang lebih besar, seperti Boko Haram yang semakin terorganisasi.Pengungsi memerhatikan penyuluhan keselamatan bagi korban pemberontakan Boko Haram di kamp Gubio, Maiduguri, Nigeria, pada Jumat (6/5/2022). Foto: Afolabi Sotunde/REUTERS via KumparanMereka berargumen bahwa tanpa dukungan teknologi dan intelijen eksternal, operasi keamanan Nigeria akan sulit mengejar mobilitas kelompok bersenjata di wilayah pedesaan yang luas.Sebaliknya, kelompok kritis menyoroti risiko ketergantungan keamanan pada kekuatan eksternal. Beberapa analis keamanan Nigeria memperingatkan bahwa framing konflik sebagai kekerasan anti-Kristen berpotensi menyederhanakan akar persoalan yang sebenarnya lebih struktural—mulai dari kemiskinan pedesaan, lemahnya tata kelola lokal, ekonomi kriminal bandit, hingga konflik lahan antara komunitas petani dan penggembala (International Crisis Group, 2023).Opini publik Nigeria pun tampak terbelah. Sejumlah survei lokal menunjukkan sebagian warga mendukung kerja sama keamanan dengan AS demi stabilitas jangka pendek.Namun, kelompok lain mengekspresikan kekhawatiran terhadap implikasi kedaulatan dan potensi politisasi isu keamanan oleh aktor eksternal. Di wilayah yang paling terdampak, seperti Zamfara dan Katsina, tuntutan warga relatif pragmatis: peningkatan patroli militer, perlindungan desa, dan pemulihan keamanan lokal.Dampak terhadap Relasi Afrika–Amerika SerikatPerkembangan di Nigeria juga dipantau dekat oleh negara-negara Afrika lainnya. Sebagai ekonomi terbesar di Afrika dan kekuatan militer utama di Afrika Barat, arah kebijakan keamanan Abuja sering menjadi barometer regional.Bendera Nigeria di depan Nigeria Trade Office. Foto: Tyrone Siu/REUTERSPendalaman kerja sama Nigeria–AS berpotensi mendorong negara lain untuk meninjau ulang kemitraan keamanan mereka dengan Washington.Beberapa analis melihat langkah ini sebagai peluang bagi Amerika Serikat untuk memperkuat kembali pengaruhnya di Afrika, terutama setelah dalam beberapa tahun terakhir Washington menghadapi persaingan yang meningkat dari kekuatan lain, seperti Tiongkok dan Rusia di benua tersebut (Brookings Institution, 2024).Jika kerja sama dengan Nigeria menunjukkan hasil nyata, negara-negara Afrika Barat lain—seperti Ghana atau Niger—dapat terdorong untuk memperluas kolaborasi keamanan dengan AS.Namun, terdapat pula risiko sebaliknya. Sentimen kedaulatan yang kuat di banyak negara Afrika—ditambah pengalaman kontroversial intervensi eksternal di kawasan Sahel—membuat sebagian elite regional tetap berhati-hati terhadap peningkatan peran militer AS.Karena itu, keberhasilan atau kegagalan model kerja sama di Nigeria kemungkinan akan membentuk persepsi kawasan terhadap Washington dalam beberapa tahun ke depan.Dari perspektif keamanan regional, stabilitas Nigeria memiliki dampak langsung bagi Afrika, khususnya kawasan Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Niger, Chad, Kamerun, dan Benin—wilayah yang sama-sama menghadapi tekanan kelompok bersenjata dan jaringan kriminal lintas batas.Ilustrasi kerja sama. Foto: peoplemages/ShutterstockJika kerja sama Nigeria–AS mampu meningkatkan kapasitas kontra-bandit dan kontraterorisme di Abuja, efek limpahan positif (spillover) dapat memperkuat stabilitas subregional, terutama dalam menekan pergerakan kelompok bersenjata lintas batas.Hal ini penting mengingat laporan berbagai lembaga keamanan menunjukkan meningkatnya konektivitas antara bandit kriminal, kelompok ekstremis, serta jaringan penyelundupan di kawasan Sahel dan Afrika Barat.Namun, skenario negatif juga terbuka. Jika kerja sama keamanan dipersepsikan sebagai keberpihakan geopolitik atau memicu resistensi domestik, hal ini dapat memperumit koordinasi regional dan bahkan dimanfaatkan kelompok bersenjata untuk propaganda anti-Barat.Kritik Donald Trump telah memperkeras sorotan global terhadap keamanan Nigeria, tetapi data lapangan menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks daripada narasi konflik antaragama.Bagi Abuja, tantangan utama tidak hanya menyeimbangkan kerja sama keamanan internasional dengan sensitivitas domestik, tetapi juga memastikan bahwa kemitraan tersebut benar-benar memperkuat stabilitas keamanan Nigeria dan kawasan Afrika Barat secara berkelanjutan.