Ilustrasi Simulasi Surat Suara Pemilu. Foto: Budi Candra Setya/ANTARA FOTOKetika hasil pemilu menjadi persoalan bukan pada siapa yang menang, melainkan pada bagaimana kemenangan itu dirancang, kita perlu berbicara tentang sesuatu yang lebih mendasar: Apakah demokrasi masih bekerja sebagaimana mestinya?Pertanyaan itu bukan retorika. Ia lahir dari praktik nyata yang terulang di berbagai pemilu Indonesia, termasuk dalam kontestasi 2024. Dan jawabannya, sebagian besar, tersembunyi di balik data.Ketika Data Berubah FungsiPolitical data science, dalam pengertian idealnya, adalah instrumen rasional demokrasi. Ia mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, dan menafsirkan data politik—terutama data pemilu—untuk merumuskan strategi yang terukur.Sumbernya beragam: data resmi KPU, statistik demografi BPS, pemberitaan media, survei opini publik, hingga percakapan di media sosial. Tujuannya sederhana, tetapi mulia: membantu kandidat memahami kebutuhan publik berbasis fakta, menyusun program yang relevan, dan mengalokasikan sumber daya kampanye secara tepat sasaran.Namun, realitas politik Indonesia menunjukkan paradoks yang sulit diabaikan. Alih-alih dipakai untuk memperkuat substansi program, data kerap dimanfaatkan untuk memetakan titik-titik rawan transaksi politik. Pemetaan perilaku pemilih bukan sekadar untuk membaca aspirasi, melainkan juga untuk mengidentifikasi wilayah rentan politik uang, distribusi bantuan sosial bermuatan elektoral, hingga potensi mobilisasi birokrasi.Ilustrasi politik. Foto: ShutterstockDalam konteks demikian, data mengalami pergeseran fungsi yang serius. Ia bukan lagi sekadar alat membaca kehendak rakyat, melainkan juga berubah menjadi peta taktis untuk mengoptimalkan intervensi. Masalahnya bukan pada datanya sendiri—data bersifat netral. Yang menentukan adalah orientasi penggunaannya dan siapa yang memegang kendali atas interpretasinya.Pemilu 2024: Ketika Noise Mengalahkan SignalPemilu 2024 menjadi ilustrasi nyata distorsi demokrasi yang dimaksud. Berbagai laporan pemantauan independen mencatat praktik politik uang dan politisasi bantuan sosial di berbagai tingkatan.Distribusi bansos yang beririsan langsung dengan momentum elektoral memunculkan persepsi kuat tentang batas kabur antara program negara dan kepentingan politik. Isu netralitas birokrasi pun tak henti menjadi diskursus publik.Dalam perspektif political data science, praktik semacam itu adalah bentuk penggunaan data untuk memperkuat "noise" dalam demokrasi. Alih-alih membiarkan preferensi murni pemilih menjadi faktor utama—yang oleh para analis disebut sebagai signal—intervensi berbasis logistik dan struktur kekuasaan justru tampil sebagai variabel dominan yang mendistorsi hasil.Jika data dipakai untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik dan merespons kebutuhan riil masyarakat, ia memperkuat demokrasi. Namun jika data dimanfaatkan untuk mengidentifikasi celah transaksi dan memetakan tekanan struktural, demokrasi berisiko tereduksi menjadi sekadar kompetisi logistik, bukan kompetisi gagasan.Catatan Strategis untuk 2029Anies Baswedan usai membesuk Tom Lembong yang menerima abolisi, di Rutan Cipinang, Jaktim, Jumat (1/8). Foto: Thomas Bosco/kumparanDalam peta politik menuju 2029, nama Anies Baswedan tetap relevan. Namun relevansi saja tidak cukup. Kontestasi mendatang jauh lebih berat dibandingkan 2024 dan kekalahan yang lalu semestinya menjadi bahan evaluasi strategis, bukan sekadar catatan sejarah. Ini bukan kegagalan Anies baswedan secara personal, melainkan kegagalan orang sekitarnya yang membangun asumsi politik Indonesia. Persoalannya bukan semata pada figur, melainkan juga pada pendekatan. Politik Indonesia tidak dapat dibaca hanya melalui data elektabilitas konvensional. Ketika satu kubu bertumpu pada survei dan narasi komunikasi modern, kubu lain bisa bergerak lebih dalam—memanfaatkan kontrol struktural dan sumber daya kekuasaan untuk memenangkan pertarungan sebelum hari pemungutan suara. Ada setidaknya lima pelajaran penting yang perlu dipegang oleh Anies Baswedan. Pertama, jangan terjebak membangun partai dari nol tanpa fondasi struktural yang kuat. Mendirikan partai politik membutuhkan pendanaan besar dan waktu yang panjang. Basis simpatisan yang luas tidak otomatis berubah menjadi mesin partai yang solid.Alternatif yang lebih realistis adalah membangun gerakan sipil yang memberikan layanan nyata kepada masyarakat, sembari menjalin koalisi strategis dengan partai yang telah mapan.Inisiasi Anies baswedan melalui ormas Gerakan Rakyat telah diartikan keliru oleh orang dekatnya—transformasi gerakan menjadi parpol adalah kesalahan.Politisi Anies Baswedan berpose dengan para anggota Ormas Gerakan Rakyat saat deklarasi dan pelantikan organisasi masyarakat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat di Jakarta, Kamis (27/2/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparanKedua, jangan terbuai ilusi elektabilitas survei. Elektabilitas mengukur preferensi yang dinyatakan, bukan selalu preferensi nyata di bilik suara. Dalam konteks politik yang sarat mobilisasi dan distribusi sumber daya, jarak antara keduanya bisa sangat signifikan. Sistem pemantauan berbasis data harus mampu membaca dinamika lapangan secara lebih granular, bukan sekadar mengandalkan angka popularitas.Ketiga, bangun kekuatan struktural jangka panjang. Popularitas tanpa organisasi adalah rapuh. Jaringan relawan permanen, sistem data terintegrasi hingga level kelurahan, dan kaderisasi yang berkelanjutan adalah investasi politik yang tidak bisa ditunda jika ingin bertahan dalam kompetisi jangka panjang.Keempat, pahami dimensi transaksional politik tanpa terjebak pada praktik ilegal. Realitas di banyak daerah menunjukkan bahwa pemilih tidak hanya mempertimbangkan narasi, tetapi juga bukti konkret manfaat. Artinya, perlu dibangun mekanisme pemberdayaan yang sah dan berkelanjutan—melalui program ekonomi, pendidikan, atau advokasi—yang menciptakan hubungan timbal balik berbasis kinerja, bukan uang sesaat.Kelima, fokus pada pertarungan yang realistis. Prinsip expected value dalam data science mengajarkan pentingnya memprioritaskan kontestasi dengan probabilitas serta dampak paling rasional. Membangun basis di level lokal dan regional dapat menjadi strategi akumulatif yang memperkuat posisi tawar di panggung nasional.Secara objektif, mengalahkan Prabowo rasanya sulit—semua sumber daya dan kekuatan struktural negara pasti akan berpihak. Namun bagi Anies dan relawannya, politik bukan hanya soal kemenangan instan. Dalam perspektif jangka panjang, menjaga eksistensi dan posisi tawar sama pentingnya dalam konfigurasi politik berikutnya. Dalam logika ini, tidak menang tidak identik dengan kalah total.Paradoks yang Harus DihadapiIlustrasi etika menggunakan teknologi. Foto: A9 STUDIO/ShutterstockDi sinilah paradoks sesungguhnya. Semakin canggih metode analitik politik, semakin besar pula potensi penyalahgunaannya. Teknologi yang semestinya memperdalam transparansi justru dapat memperhalus manipulasi.Algoritma mampu memprediksi dan memengaruhi perilaku pemilih dengan presisi tinggi—dan ketika itu terjadi tanpa akuntabilitas, demokrasi menghadapi tantangan yang bukan sekadar teknis, melainkan juga etis.Political data science adalah alat. Ia bisa memperkuat kualitas demokrasi, atau sebaliknya menggerusnya. Penentunya bukan teknologinya, melainkan etika, regulasi, dan integritas para pelakunya.Bagi Anies Baswedan—dan siapa pun yang ingin tetap relevan dalam kompetisi politik Indonesia—pelajarannya jelas: popularitas tanpa organisasi adalah ilusi, narasi tanpa eksekusi adalah utopia. Politik Indonesia menuntut sistem yang kokoh, jaringan yang hidup, dan strategi yang berangkat dari realitas sosial.Menuju 2029, pertanyaannya bukan sekadar "Bisakah menang?" melainkan "Bagaimana membangun kekuatan jangka panjang yang berkelanjutan?" Jika pertanyaan itu dijawab dengan strategi yang matang dan konsisten, kekalahan 2024 bukan akhir perjalanan, melainkan fase pembelajaran menuju babak politik berikutnya.