Kemacetan di Jakarta (Dok. Wisnu Fadila)Narasi “Rajin Kerja Pangkal Kaya” nampaknya masih sering kita dengar dan dianggap sebagai rumus kesuksesan finansial dalam kehidupan ekonomi modern. Namun, bagi jutaan pekerja di Indonesia hari ini, realitas berkata lain. Banyak dari mereka yang sudah rajin bekerja, bahkan lebih dari satu, namun tetap hidup dalam kondisi rentan, bahkan mendekati garis kemiskinan. Inilah yang disebut sebagai working poor.Fenomena ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan mendasar: benarkah kemiskinan hari ini disebabkan oleh kurangnya kerja keras dan keterampilan individu?Ketika Kerja Keras Tidak Lagi CukupKonsep working poor merujuk pada individu yang memiliki pekerjaan, tetapi pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Di Indonesia, fenomena ini tidak bisa dianggap kecil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian pekerja - sekitar 59% dari total tenaga kerja - berada di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tanpa perlindungan sosial yang memadai.Situasi ini dikonfirmasi dengan data bahwa mayoritas orang Indonesia (sekitar 98,8%) memiliki tabungan di bawah Rp 100 juta. Pemilik tabungan di atas Rp 5 miliar jumlahnya sangat sedikit, namun menguasai lebih dari 50% dari total uang yang disimpan di bank. Tabungan kelompok kaya ini bahkan terus tumbuh signifikan (7,2% - 22,7% YoY) dibandingkan pertumbuhan tabungan masyarakat menengah ke bawah. Kondisi ini adalah wujud nyata ketimpangan, di mana jumlah kepemilikan rekening banyak (mencapai 600 juta rekening per 2025), namun total nilai tabungan terkonsentrasi hanya pada 1 persen kelompok kaya saja.Ilusi MeritokrasiMasalahnya bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi kualitas dan upah pekerjaan itu sendiri. Banyak pekerjaan yang tersedia tetapi berupah rendah, tidak memiliki kepastian jam kerja, dan minim perlindungan. Dalam kondisi seperti ini, kerja keras justru menjadi jebakan: semakin keras bekerja, semakin lelah, tetapi tidak pernah benar-benar keluar dari lingkaran kerentanan ekonomi.Narasi “kurang skill” dan “kurang gigih” seringkali berakar pada gagasan meritokrasi bahwa setiap orang punya peluang yang sama, dan hasil akhir ditentukan oleh usaha individu. Namun dalam praktiknya, meritokrasi sering kali menjadi ilusi.Tidak semua orang memulai dari garis start yang sama. Akses terhadap pendidikan berkualitas, jaringan sosial, dan peluang kerja sangat ditentukan oleh latar belakang sosial-ekonomi.Seseorang yang lahir di keluarga miskin cenderung memiliki akses pendidikan terbatas, masuk ke pasar kerja dengan posisi tawar rendah, dan terjebak dalam pekerjaan berupah rendah sejak awal. Dalam situasi seperti ini, menyalahkan individu karena “kurang skill” menjadi tidak adil. Sebab, kesempatan untuk membangun skill itu sendiri tidak terdistribusi secara merata.Menggeser Perspektif: Dari Individu ke SistemDi sisi lain, ada persoalan struktural yang lebih besar: ketimpangan antara upah dan biaya hidup. Di banyak kota besar, biaya hidup meningkat pesat, terutama untuk perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.Namun, kenaikan ini tidak selalu diikuti oleh peningkatan upah yang sepadan. Akibatnya, pekerja harus mengambil lembur, bekerja di lebih dari satu atau dua pekerjaan, dan mengorbankan waktu istirahatnya.Fenomena overwork kemudian muncul, bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai bentuk bertahan hidup. Dalam kondisi ini, kerja keras bukan lagi jalan menuju mobilitas sosial, melainkan sekadar cara untuk tetap bertahan.Dalam struktur seperti ini, individu sering kali tidak memiliki kontrol penuh atas kondisi kerjanya. Pilihan mereka terbatas, dan sering kali dipaksa oleh keadaan.Karena itu, penting untuk menggeser cara pandang kita. Alih-alih melihat kemiskinan sebagai kegagalan individu, kita perlu melihatnya sebagai hasil dari struktur ekonomi dan sosial yang tidak seimbang.Narasi “kurang skill” memang terdengar sederhana dan mudah diterima. Namun justru karena terlalu sederhana, narasi ini menutupi persoalan yang lebih dalam, yakni soal ketimpangan akses, lemahnya perlindungan pekerja, dan distribusi peluang yang tidak adil.Masalahnya bukan semata pada individu, tetapi pada sistem yang membentuk pilihan dan peluang mereka.Oleh karena itu, untuk mengatasi fenomena working poor membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif.Di tingkat kebijakan, pemerintah perlu memastikan upah yang layak, memperluas perlindungan sosial, dan menurunkan biaya hidup, terutama di sektor-sektor dasar seperti perumahan dan transportasi.Di sisi lain, penting juga untuk memperkuat posisi tawar pekerja melalui serikat pekerja, regulasi ketenagakerjaan yang lebih kuat, dan pengawasan yang efektif.Namun, perubahan struktural memang tidak terjadi dalam semalam. Sementara itu, individu tetap perlu mengembangkan strategi bertahan, mulai dari meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pasar hingga membangun jaringan sosial yang lebih luas.Fenomena working poor adalah cermin dari kompleksitas ekonomi modern. Ia menunjukkan bahwa kerja keras saja tidak selalu cukup untuk keluar dari kemiskinan.Kita perlu berhenti mengulang narasi yang menyederhanakan masalah. Menyalahkan individu atas kondisi yang dibentuk oleh sistem justru memperpanjang ketidakadilan.Sudah saatnya kita mengakui bahwa kerja keras memang penting, tetapi tanpa sistem yang adil, ia tidak akan pernah cukup.Pertanyaan yang lebih tepat bukan lagi “mengapa orang tidak bekerja lebih keras?”, melainkan: “mengapa sistem kita tidak memberi imbalan yang layak bagi mereka yang sudah bekerja keras?”