Suasana Kampung Apung, Kapuk Teko, Kalideres, Jakarta Barat. Foto: Iqbal Firdaus/kumparanDi tengah meningkatnya tantangan krisis air global, anggaran pemerintah di hampir semua negara dinilai tidak lagi memadai untuk menutup kebutuhan pendanaan sektor air, sehingga pembiayaan publik saja dianggap tidak cukup menopang upaya penanganannya.Mantan Menteri Luar Negeri yang sekarang menjabat Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Air, Retno Marsudi, menyatakan setiap tahunnya dunia membutuhkan sekitar USD 600 miliar untuk pembiayaan sektor air dan sanitasi.Selain itu, Retno juga menyoroti kesenjangan pendanaan global sebesar USD 131-140 miliar per tahun untuk mencapai target air bersih dan sanitasi secara global.Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Air Retno Marsudi di Kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026). Foto: Najma Ramadhanya/kumparan“Sementara Bank Dunia mengatakan untuk pemenuhan SGD 6, yaitu clean water and sanitation for all, ada gap setiap tahunnya 131 sampai 140 miliar USD. So you can see how big the gap is untuk investment di bidang water,” kata Retno dalam Water Town Hall yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2).Kemudian dari perspektif bisnis, sektor air kerap dipandang berisiko tinggi dengan imbal hasil rendah. Namun demikian, Retno menunjukkan setiap investasi USD 1 di sektor air berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi sebesar USD 6,8 jika memperhitungkan dampak luasnya, bukan hanya perhitungan sektoral semata.“Untuk penyediaan air bagi semua orang di dunia, diperlukan 1 persen dari total GDP (Produk Domestik Bruto), atau sebesar 29 cent setiap hari,” lanjut Retno.Ia pun menegaskan investasi di sektor air bukan sekadar persoalan komersial, melainkan investasi strategis, terutama untuk pengembangan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air dan sangat dibutuhkan saat ini.“Pada saat kita mencoba untuk berpartner dengan swasta, kita harus ingat bahwa water is also part of human rights, jadi balance investment dengan manfaat dasar manusia,” tutur Retno.