Paradoks Perdamaian Amerika Serikat: Board of Peace dan Dentuman Rudal di IranPada saat dunia masih mencerna gagasan besar tentang rekonstruksi Gaza melalui sebuah badan internasional baru bernama Board of Peace (BoP), lanskap geopolitik Timur Tengah justru diguncang oleh eskalasi militer dramatis. Amerika Serikat (AS), sebagai inisiator dan motor utama BoP, pada 28 Februari 2026 bersama Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke Iran.Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa ini merupakan konflik regional yang berkelanjutan sekaligus mencerminkan ketegangan mendasar dalam sistem internasional kontemporer. Ketika diplomasi dan militer berjalan beriringan, pertanyaan tentang konsistensi dan legitimasi menjadi tak terhindarkan.Dalam perspektif hubungan internasional, situasi ini memperlihatkan benturan klasik antara idealisme normatif dan realisme kekuasaan. Di satu sisi, negara besar mengklaim kepemimpinan moral dalam membangun perdamaian global. Di sisi lain, negara yang sama tetap menggunakan kekuatan militer sebagai instrumen kebijakan luar negeri.BoP: Arsitektur Perdamaian Versi WashingtonGagasan pembentukan Board of Peace (BoP) lahir pada September 2025 atas inisiatif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Di tengah kebuntuan penyelesaian konflik Gaza dan kritik terhadap efektivitas mekanisme lama, Washington menawarkan pendekatan baru: sebuah badan internasional yang diklaim lebih responsif, terfokus, dan mampu mengawal rekonstruksi serta stabilisasi kawasan pascakonflik.Piagam BoP ditandatangani secara resmi pada 22 Januari 2026 dalam forum World Economic Forum di Davos. Trump tidak hanya menjadi penggagas, tetapi juga ketua badan tersebut. Markas administrasi BoP ditempatkan dalam jaringan World Institute of Peace yang berafiliasi dengan AS, memperlihatkan keterhubungan struktural yang kuat dengan Washington.Secara formal, BoP dirancang untuk mengawasi rekonstruksi Gaza, mengoordinasikan bantuan kemanusiaan, memastikan stabilisasi keamanan, serta mendorong pemerintahan transisi yang menopang rencana perdamaian jangka panjang. Dalam narasi resmi, ini adalah langkah korektif terhadap stagnasi diplomasi internasional.Namun sejak awal, desain kelembagaan BoP mengundang kritik. Ketua badan—yakni Presiden AS—memiliki kewenangan veto yang luas, termasuk dalam menentukan atau mencabut keanggotaan negara. Model ini berbeda dari pola kolektif dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meskipun PBB sendiri tidak sepenuhnya bebas dari dominasi negara besar. Kritik utama mengarah pada dominasi tunggal AS, minimnya representasi Palestina dalam struktur pengambilan keputusan, serta pernyataan Washington bahwa BoP dapat berfungsi sejajar atau bahkan mengawasi peran PBB.Sebagian negara seperti Kazakhstan, Uni Emirat Arab, dan Indonesia memilih bergabung sebagai anggota pendiri. Namun negara lain—termasuk Jepang—menunda keputusan karena mempertimbangkan legitimasi dan keseimbangan kekuasaan dalam badan tersebut. Dengan demikian, bahkan sebelum terjadi eskalasi militer, BoP telah berdiri dalam ruang legitimasi yang diperdebatkan.28 Februari 2026: Eskalasi Militer dan Guncangan KawasanParadoks perdamaian itu mencapai titik kritis pada 28 Februari 2026. Pada hari tersebut, Amerika Serikat (AS) bersama Israel melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap Iran. Operasi udara dan rudal menyasar fasilitas militer dan strategis di sekitar Teheran serta wilayah barat Iran. Israel menyebutnya sebagai “Operasi Roaring Lion”, dengan tujuan mendegradasi kemampuan militer Iran dan menghilangkan ancaman terhadap keamanan Israel.Presiden Trump mengonfirmasi bahwa AS memulai operasi tempur besar-besaran untuk menghadapi apa yang diklaim sebagai ancaman nuklir dan agresi Iran. Dalam hitungan jam, Iran menutup wilayah udaranya. Ledakan terdengar di Teheran dan kota-kota lain, sirene peringatan meraung, dan evakuasi pejabat tinggi dilaporkan terjadi.Dampak langsungnya melampaui batas teritorial Iran. Maskapai penerbangan internasional menangguhkan rute yang melintasi Timur Tengah, menciptakan gangguan serius pada jalur udara global. Di negara-negara Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab, laporan ledakan muncul akibat rudal balasan Iran.Respons Iran datang melalui gelombang serangan rudal, termasuk yang diluncurkan oleh Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), yang menyasar pangkalan AS di Teluk dan wilayah Israel. Pemerintah Iran menyatakan hak membela diri sesuai Piagam PBB dan memperingatkan balasan yang lebih keras.Secara diplomatik, Rusia mengecam serangan tersebut sebagai agresi terhadap negara berdaulat dan memperingatkan risiko krisis kemanusiaan dan ekonomi. Iran menyatakan akan membawa isu ini ke Dewan Keamanan PBB. Ketegangan meningkat bukan hanya sebagai konflik bilateral, tetapi sebagai krisis regional dengan implikasi global.Serangan ini juga terjadi hanya sehari setelah perundingan nuklir antara AS dan Iran gagal mencapai kesepakatan signifikan. Artinya, jalur diplomasi masih terbuka—meski rapuh. Pertanyaan mendasar adalah apakah tekanan militer memperkuat posisi tawar, atau justru menghancurkan kepercayaan yang diperlukan untuk negosiasi?Paradoks Perdamaian: Retorika, Kekuatan, dan Legitimasi GlobalDi sinilah letak paradoks utama. Di satu sisi, AS menegaskan diri sebagai arsitek perdamaian melalui Board of Peace (BoP). Di sisi lain, negara yang sama terlibat dalam operasi militer ofensif berskala besar. Secara normatif, ini memunculkan pertanyaan serius tentang konsistensi antara retorika dan praktik.Dari perspektif hukum internasional, penggunaan kekuatan terhadap negara berdaulat diatur ketat dalam Piagam PBB, khususnya Pasal 2 ayat 4 yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial negara lain kecuali dalam konteks pembelaan diri atau mandat Dewan Keamanan. Jika BoP dimaksudkan memperkuat norma perdamaian, maka tindakan militer tanpa konsensus internasional berpotensi mengikis norma tersebut.Dari sudut pandang teori hubungan internasional, situasi ini mencerminkan ketegangan klasik antara idealisme dan realisme. Dalam logika realisme, negara besar tetap bertindak berdasarkan kepentingan keamanan dan kalkulasi kekuasaan; lembaga internasional sering kali menjadi instrumen legitimasi kebijakan tersebut. Dalam logika liberal-institusional, inkonsistensi antara nilai dan tindakan merusak legitimasi dan kepercayaan.Konsekuensi paling nyata mungkin adalah krisis legitimasi bagi BoP itu sendiri. Negara-negara yang sejak awal skeptis terhadap dominasi AS kini memiliki alasan tambahan untuk mempertanyakan netralitas badan tersebut. Jika pencetus forum perdamaian juga menjadi aktor utama eskalasi militer, maka sulit membayangkan BoP dipandang sebagai mediator imparsial.Lebih jauh, peristiwa ini mengingatkan bahwa dalam sistem internasional yang hierarkis, perdamaian sering kali berada dalam bayang-bayang kekuatan. Sejarah menunjukkan bahwa lembaga perdamaian kerap dipengaruhi kepentingan negara besar. Tanpa konsistensi antara prinsip dan tindakan, setiap inisiatif perdamaian berisiko dipersepsikan sebagai perpanjangan strategi geopolitik.Pada akhirnya, paradoks BoP mencerminkan dilema mendasar tatanan global, bisakah kekuatan besar menjadi arsitek perdamaian sekaligus aktor militer aktif tanpa menggerus legitimasi moralnya sendiri? Selama ketegangan antara ideal dan realitas ini belum terjembatani, dunia akan terus menyaksikan ironi diplomasi—perdamaian yang dirancang di meja perundingan, namun diguncang oleh dentuman rudal di langit kawasan konflik.