Ilustrasi bus kota di Kyoto, Jepang. Foto: Tupungato/ShutterstockPemerintah Kota Kyoto, Jepang, tengah mengkaji rencana penyesuaian tarif bus umum bagi turis mulai tahun fiskal 2027.Dilansir Japan Today, kebijakan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya kepadatan turis, yang memicu persoalan overtourism di sejumlah wilayah kota di Jepang bagian barat tersebut.Wali Kota Kyoto, Koji Matsui, menyampaikan bahwa skema baru itu memungkinkan tarif bagi pengunjung dari luar daerah naik hingga hampir dua kali lipat dibanding warga lokal.Ilustrasi bus kota di Kyoto, Jepang. Foto: Tupungato/ShutterstockJika diterapkan, penumpang non-residen akan dikenakan biaya sekitar 350–400 yen (Rp 38.000-43.000) per perjalanan, sementara warga setempat justru mendapat keringanan dari 230 yen (Rp 25.000) menjadi 200 yen (Rp 22.000)."Beban pada turis mungkin meningkat, tetapi kami berharap itu masih dalam batas yang dapat dipahami," kata Matsui.Apabila terealisasi, sistem ini akan menjadi kebijakan tarif bertingkat pertama di Jepang yang secara khusus memberikan keuntungan bagi penduduk lokal.Ilustrasi Kyoto. Foto: ShutterstockKota yang terkenal dengan kuil-kuil bersejarah dan budaya tradisionalnya tersebut berharap langkah ini dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik, antara aktivitas pariwisata dan kenyamanan hidup masyarakat.Penyesuaian harga juga mempertimbangkan tekanan inflasi serta kenaikan biaya tenaga kerja.Nantinya, untuk membedakan warga dan wisatawan, pemerintah kota berencana memanfaatkan kartu transportasi IC yang terintegrasi dengan kartu identitas nasional Jepang, My Number. Melalui sistem ini, status domisili penumpang dapat diverifikasi secara digital.Ilustrasi Kyoto. Foto: ShutterstockPeraturan terkait dijadwalkan untuk direvisi pada tahun fiskal 2026. Setelah itu, pemerintah kota perlu memperoleh persetujuan dari Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism sebelum kebijakan diberlakukan.Selain itu, otoritas setempat juga mempertimbangkan langkah khusus bagi non-residen yang setiap hari bepergian ke Kyoto untuk bekerja atau bersekolah, agar tidak terbebani secara berlebihan.Pemerintah kota dan kementerian terkait telah membahas apakah perbedaan tarif tersebut berpotensi melanggar undang-undang transportasi jalan Jepang, yang melarang praktik diskriminasi tidak adil.